STUDI NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hariry, Akhmad (2024) STUDI NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, universitas islam kalimantan MAB.

[img] Text
ori.pdf

Download (78kB)
[img] Text
upload.pdf

Download (293kB)
[img] Text
pengesahan.pdf

Download (62kB)

Abstract

ABSRAK Akhmad Hariry, Npm. 19.81.0525, dengan judul “Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. dibawah bimbingan Muthia Septarina, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Salamiah, S.H., M.H. selaku pembimbing II Kata Kunci :Perlindungan hukum, Transaksi Online, Undang-Undang perlindungan Konsumen Jual beli online dilakukan secara elektronik terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer,jaringan computer,dan atau media elektronik yang merupakan salah satu perwujudan dalam bertransaksi jual beli secara elektronik. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum terhadap pelanggaran dalam belanja online. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar perangkat hukum diciptakan untuk melindungi terpenuhinya hak konsumen, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan akibat hukum terhadap pelanggaran dalam belanja online dilakukan melalui internet sehingga proses transaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak bertatap muka secara langsung dituangkan dalam kontrak elektronik apabila sesuai dengan apa yang disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha maka hubungan hukum antara keduanya sudah selesai, namun apabila dalam realisasi kontrak elektronik tersebut tidak sesuai mengakibatkan permasalahan maka timbul akibat dari ketidakpuasan salah satu atau kedua belah pihak disebut dengan sengketa konsumen dalam KUHP menurut Pasal 378 KUHPidana yang merupakan keabsahan suatu perjanjian perdagangan melalui internet.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, Transaksi Online, Undang-Undang perlindungan Konsumen
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 04 Feb 2024 09:17
Last Modified: 04 Feb 2024 09:17
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/19918

Actions (login required)

View Item View Item