KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2437 K/Pid.Sus/2011

Januardi, Januardi (2024) KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2437 K/Pid.Sus/2011. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstark.pdf

Download (197kB)
[img] Text
Pengesahan Skripsi.pdf

Download (338kB)
[img] Text
Pernyataan keaslian Skripsi.pdf

Download (279kB)

Abstract

Saksi mahkota acap kali di pakai pada persidangan pidana. Padahal di KUHAP tidak ada ketentuan mengaturnya. Pada Putusan Nomor 1986 k/Pid/1989, pada dasarnya tidak melarang Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota, asal berkas saksi sebagai terdakwa dipisah dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dipertegas yurisprudensi Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, intinya Walaupun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroongetuide), namun dari perspektif empirik, saksi yang berasal dari salah seorang tersangka/terdakwa yang Bersama-sama melakukan tindak pidana, saksi tersebut diberikan mahkota. Sehingga akhirnya Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994 melarang penggunaan saksi mahkota ini demi keadilan dan hukum. Dengan Pro kontra tentang hal di atas, dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaturan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, bagaimana akibat hukum kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana berdasarkan Putusan Nomor 2437 K/ Pid.Sus/2011. Penelitian ini Normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi Pustaka, diolah secara deskriptif. Sehingga diperoleh kedudukan saksi mahkota merupakan saksi atau terdakwa dimana keterangannya dapat didengar dan dapat dijadikan salah satu alat bukti didalam proses peradilan pidana, namun bersyarat dipisah berkas pekaranya, mengakibatkan pertentangan prinsip-prinsip hukum beracara peradilan pidana pada KUHAP, diantaranya Pasal 189 KUHAP tentang hak-hak terdakwa, pasal 168 dan juga Pasal 170, Pasal 171 KUHAP, serta Pasal 185 Ayat (7) KUHAP.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: saksi mahkota; persidangan; Putusan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Januardi
Date Deposited: 19 Feb 2024 02:01
Last Modified: 19 Feb 2024 02:01
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20056

Actions (login required)

View Item View Item