Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terkait Kasus Pinjaman Online Ilegal

Berliansari, Novia Safitri (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Terkait Kasus Pinjaman Online Ilegal. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel ilmiah novia safitri berliansari_18810499.pdf

Download (76kB)
[img] Text
lembar pengesahan.pdf

Download (240kB)
[img] Text
lembar pernyataan keasliaan skripsi.pdf

Download (269kB)

Abstract

Selama masa pandemi virus corona (Covid-19), layanan pinjaman online ilegal muncul dengan semakin banyaknya, bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan. Akibat wabah virus corona pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat. Masyarakat sering tergiur dengan tawaran pinjaman online ilegal yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan praktisitas, namun di balik slogan tersebut terdapat risiko berbahaya yang dapat mengancam mereka. Beberapa kejadian tragis, seperti kejadian pada bulan Februari 2019 di mana seorang sopir taksi meninggal karena terjebak dalam utang dari pinjaman online dan dikejar oleh penagih utang, menunjukkan konsekuensi buruk dari praktik pinjaman online yang ilegal. Pelanggaran lain yang terjadi adalah penggunaan data pribadi pengguna oleh perusahaan pinjaman online secara tidak etis, yang dapat membahayakan privasi dan keamanan mereka. Dampak dari kasus-kasus tersebut sangat merugikan masyarakat, termasuk meningkatnya keinginan bunuh diri dan depresi. Meskipun OJK telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir pinjaman online ilegal, praktik ini masih terus berlanjut, salah satu alasannya adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi pinjaman ilegal yang didorong oleh kemajuan teknologi. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang tergiur dengan penawaran pinjaman ilegal. Penelitian ini menekankan dua aspek utama, yakni regulasi hukum terkait pinjaman daring dan upaya perlindungan hukum bagi para korban pinjaman daring yang ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk pinjaman daring diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, namun perlindungan hukum bagi korban pinjaman daring yang ilegal masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih terperinci dan tegas terkait pinjaman daring yang ilegal untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat. During the corona virus (Covid-19) pandemic, illegal online loan services have emerged in increasing numbers, even experiencing increased growth. As a result of the coronavirus outbreak, illegal online lenders are taking advantage of people's economic difficulties. People are often tempted by illegal online loan offers that promise convenience, speed, and practicality, but behind the slogan there are dangerous risks that can threaten them. Several tragic incidents, such as the one in February 2019 where a taxi driver died after being trapped in debt from an online loan and chased by debt collectors, show the devastating consequences of illegal online lending practices. Another breach that occurs is the unethical use of users' personal data by online lending companies, which can compromise their privacy and security. The impact of such cases is detrimental to society, including increased suicidal thoughts and depression. Although OJK has taken steps to block illegal online loans, this practice still continues, one of the reasons being the ease of developing illegal loan applications fuelled by technological advances. Meanwhile, many people are still tempted by illegal loan offers. This research emphasises two main aspects, namely legal regulations related to online loans and legal protection efforts for victims of illegal online loans. The research method used is a normative approach by collecting data through literature study. The data collected is then analysed to produce conclusions. The results showed that the legal basis for online loans is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016, but legal protection for victims of illegal online loans is still inadequate. Therefore, more detailed and strict regulations regarding illegal online loans are needed to improve legal protection for the community.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pinjaman online illegal, perlindungan hukum, pinjaman
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Novia Safitri Berliansari
Date Deposited: 16 Feb 2024 01:38
Last Modified: 16 Feb 2024 01:38
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20104

Actions (login required)

View Item View Item