ANALISA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus Perdagangan Orang)

Wahyudi, Rochid (2024) ANALISA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus Perdagangan Orang). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ABSTRAK ROCHID.pdf

Download (97kB)
[img] Text
PENGESAHAN ROCHID.pdf

Download (327kB)
[img] Text
PERNYATAAN ROCHID.pdf

Download (228kB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mengalisis Putusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018 tentang Pidana Khusus Perdagangan Orang. Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini mencakup: Pertama, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang? Kedua, Bagaimana aspek pertanggungjawaban hukum para pihak dalam tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama, pengaturan komprehensif mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beraturan perundang-undangan pelaksana dibawahnya. Pada pokoknya disebutkan jika perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Kedua, pertanggungjawaban hukum para pihak dalam tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada Putusan No. 119/PID.SUS/2018 ialah diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Sayangnya dalam Putusan No. 119/PID.SUS/2018 mempersamakan vonis antara dader dengan medeplichtige yang seharurnya hukuman maksimumnya dikurangi 1/3. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan extra ordinary crime yang lazimnya diancam dengan hukuman maksimum justru tidak direalisasikan dalam Putusan No. 119/PID.SUS/2018. Padahal salah satu terdakwanya merupakan residivis. Oleh sebab itu, dalam tindak pidana perdagangan orang pertimbangan hakim mengenai jumlah korban, modus kejahatan dan waktu kejadian perlu ditekankan ketika memutus perkara

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Perdagangan Orang
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Rochid Wahyudi
Date Deposited: 27 Feb 2024 03:33
Last Modified: 27 Feb 2024 03:33
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20382

Actions (login required)

View Item View Item