TINJAUAN HUKUM PERDATA ATAS GADAI ONLINE DI INDONESIA

jahrani, muhammad (2024) TINJAUAN HUKUM PERDATA ATAS GADAI ONLINE DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS jahrani.pdf

Download (72kB)
[img] Text
pengesahan jahrani.pdf

Download (493kB)
[img] Text
upload jahrani.pdf

Download (343kB)

Abstract

Kata Kunci : Hukum Perdata, pasal 1150 Atas Gadai Online Gadai adalah suatu hakyang diperoleh seorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain yasa Namanya, dan yang memerikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana hau didahulukan. Wacana untuk mengatur kegiatan gadai oleh swasta sebenernya sudah ada. Rancangan Undang-Undang Pergadaian bahkan pernah masuk program legislasi nasional(Prolegnas) pada 2010 meski mental dengan alas an tak jelas. Kini OJK baru akan merintisnya Kembali. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gadai online di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Untuk mengetahui penyelesaian dalam gadai online apabila pemberi gadai wanprestasi menurut Hukum Perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelurusan terhadap norma-norma hukum yang terdapat didalm peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Hasil penelitian menunjukan system online selama ini belum diatur secara jelas baik dari KUHPerdata atau pada undang-undang lain, pengaturan yang dibutuhkan Perusahaan gadai swasta dengan system online karena dilihat dari UU tersebut ada dua persepsi yaitu dari UU transaksi elektronik atau dimasukkan dalam segi hukum gadai konvensional. Penyelesaian dalam gadai online apabila pemberi gadai wanprestasi menurut KUH Perdata anatara pihak debitur dan kreditur diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap perjanjian yang telah disepakati, tentunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Hal itulah yang disebut sebagai “prestasi”. Yang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam setiap perikatan, prestasi merupakan isi dari pada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian mka ia dikatakan wanprestasi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hukum Perdata, pasal 1150 Atas Gadai Online
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 22 Feb 2024 03:19
Last Modified: 22 Feb 2024 03:19
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20494

Actions (login required)

View Item View Item