KEWENANGAN POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polda Kalsel dan BNN Provinsi Kalsel)

Lismawati, Lismawati (2024) KEWENANGAN POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polda Kalsel dan BNN Provinsi Kalsel). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstack.pdf

Download (16kB)
[img] Text
Lembar pengesahan skripsi.pdf

Download (121kB)
[img] Text
Pernyataan keaslian skripsi.pdf

Download (102kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu masalah yang serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia memiliki dua lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kewenangan Polri dan BNN dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dengan memfokuskan pada studi kasus Polda Kalsel dan Badan Narkotika Nasional. Melalui pendekatan deskriptif-analisis, data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan, dan praktik operasional kedua lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, jenis data yang digunakan yaitu data hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan Polda Kalsel dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka telah terjadi ketidakseimbangan atau ketidakesetaraan antara kewenangan penyidik Polri dan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yang sama-sama diberi wewenang melakukan penyidikan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terkhusus dalam beberapa pasal seperti Pasal 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kendala yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya koordinasi dari setiap instansi penyelenggara negara yang berkaitan dengan narkotika. Drug abuse has become a serious problem in many countries, including Indonesia. To address this challenge, Indonesia has two main institutions responsible for handling drug abuse, namely the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN). This study aims to determine and describe the authority of Polri and BNN in handling narcotics abuse by focusing on a case study of the South Kalimantan Police and the National Narcotics Agency. Through a descriptive-analysis approach, data is analyzed based on relevant legislation, policies, and operational practices of the two agencies. This research uses empirical legal methods, the types of data used are primary legal data and secondary law. Data collection techniques using literature studies and interviews. Data processing and analysis in a qualitative way, namely by using interviews and observations by answering questions. The results of this study indicate that the authority of the South Kalimantan Police and the National Narcotics Agency (BNN) of South Kalimantan Province in handling narcotics abuse in Law Number 35 of 2009, there has been an imbalance or inequality between the authority of Police investigators and the authority of National Narcotics Agency investigators who are both given the authority to conduct investigations in the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors specifically in several articles such as Articles 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 92 of Law Number 35 of 2009. The obstacles faced in handling narcotics abuse are the lack of coordination from each state organizing agency related to narcotics.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Polri, Badan Narkotika Nasional, Penyalahguna, Narkotika
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Lismawati
Date Deposited: 27 Feb 2024 05:14
Last Modified: 27 Feb 2024 05:14
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20706

Actions (login required)

View Item View Item