PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Herdyn, Muhammad (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
keaslian herdyn.pdf

Download (115kB)
[img] Text
Pengesahan Herdyn.pdf

Download (117kB)
[img] Text
Abstrak Muhammad Herdyn.pdf

Download (175kB)

Abstract

Muhamad Herdyn. 19.81.0239. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum., Pembimbing II M. Rosyid Ridho, SHI., M.H. Kata kunci : Perlindungan hukum, Revenge Porn, UU TPKS Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan dan kemajuanyang dimana hal itu memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah muncul kejahatan dengan bentuk dan modus yang lebih modern, seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana.contoh kejahatan di internet yang sedang marak dikalangan anak muda sekarang adalah cyberpor atau poronografi. Pornografi yang sedang marak saat ini adalah pornografi balas dendam atau revenge porn, revengen porn adalah penyebarluasan konten seksual seseorang tanpa adanya persetujuan orang yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Bagaimana Perlindungan Hukum untuk korban tindak pidana pornografi balas dendam atau yang dikenal dengan istilah (revenge porn) berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang didapat adalah data primer yaitu dan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan data skunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet, artikel, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, pengatura untuk melindungi korban cyberporn diatur di dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pornografi. Namun pada Prakteknya ketiga hukum positif ini memiliki kelemahan dan menimbulkan multitafsir, ketidak pastian, inkonsistensi antara penegak hukum serta aturan yang tumpang tindih. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi korban yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum. Dengan di sahkan nya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual seharusnya menjadikan sinyal postif kepada korban-korban yang mengalami tindak pidana ini namun pada kenyataan nya masih kurang maksimal karena kurangnya pemahaman oknum-oknum aparat penegak hukum mengenai gender yang dimana sering kali para korban di berikan perlindungan atas hak-hak yang dirugikan malah dijadikan kambing hitam untuk kedua kalinya sehingga membuat korban takut untuk melaporkan tentang tindak pidana ini. Muhammad Herdyn. 19.81.0239. 2023. Legal Protection for Victims of the Crime of Revenge Pornography. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Mentor I : Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum., mentor II : M. Rosyid Ridho, SHI., M.H. Keywords: Legal protection, Revenge Porn, TPKS Law Information and communication technology is experiencing development and progress, which has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of crimes with more modern forms and modes, such as the misuse of the internet and social media as a means. An example of crime on the internet that is currently widespread among young people is cyberpor or pornography. The pornography that is currently popular is revenge porn, revenge porn is the dissemination of someone's sexual content without the consent of the person concerned. This research was conducted to find out about legal protection for victims of criminal acts of revenge pornography or what is known as revenge porn based on Law no. 12 of 2022 concerning Not Criminalizing Sexual Violence. The method used in this research is normative. The data sources obtained are primary data, namely materials that have binding legal force and secondary data obtained through books, journals, the internet, articles and other legal materials related to this research. The research results concluded that before the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, regulations to protect cyberporn victims were regulated in the Criminal Code, the Information and Electronic Transactions Law, and the Pornography Law. However, in practice these three positive laws have weaknesses and give rise to multiple interpretations, uncertainty, inconsistencies between law enforcers and overlapping regulations. In fact, quite a few have used the Information and Electronic Transactions Law as a tool to criminalize victims who should be legally protected. With the enactment of the Sexual Violence Crime Law, it should send a positive signal to victims who experience this crime, but in reality it is still less than optimal due to the lack of understanding by law enforcement officers regarding gender, which is often given to victims. The protection of the rights of those who have been harmed has instead become a scapegoat for the second time, making victims afraid to report this criminal act.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan hukum, Revenge Porn, UU TPKS
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhamad Herdyn
Date Deposited: 05 Mar 2024 03:53
Last Modified: 05 Mar 2024 03:53
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20880

Actions (login required)

View Item View Item