PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 18 TAHUN 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJARBARU

Putri, Tri Rahayu (2024) PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 18 TAHUN 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJARBARU. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak Tri.pdf

Download (197kB)
[img] Text
Pengesahan Tri.pdf

Download (76kB)
[img] Text
Pernyataan Tri.pdf

Download (70kB)

Abstract

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan menganalisa terhadap masalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Dalam pembinaan Narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat (PB)”, yaitu pengembalian Narapidana kepada masyarakat (pembebasan Narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 01 Mar 2024 02:15
Last Modified: 01 Mar 2024 02:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/20953

Actions (login required)

View Item View Item