TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Khairunnisa, Amara (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Amara Khairunnisa_CovAbsDaf.pdf

Download (241kB)
[img] Text
Amara Khairunnisa_Orisinalitas.pdf

Download (95kB)
[img] Text
Amara Khairunnisa_Pengesahan.pdf

Download (101kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan. Kewenangan kejaksaan melakukan proses penyidikan perkara korupsi ini juga disebutkan dalam angka 3 penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dapat dilihat juga dari beberapa ketentuan Pasal 284 ayat (2) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan norma-norma yang ada pada Undang-undang No. 3 Tahun 1971 masih tetap sama dengan norma-norma yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini berarti perumusan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat dijadikan dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Jaksa, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 02 Mar 2024 03:36
Last Modified: 02 Mar 2024 03:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/21031

Actions (login required)

View Item View Item