EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

HASTUTI, SRI (2020) EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel sri pdf.pdf

Download (603kB)

Abstract

Pajak sarang burung walet ini adalah pajak atas pengembilan atau pengusahaan keuntungan dari sarang burung walet. Pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019, Pajak sarang burung walet yang harus dibayar wajib pajak/pengusaha sarang burung walet, termuat dalam pasal 3 yang berbunyi “tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%”. Terhitung sampai akhir 2019 belum ada pengusaha sarang burung walet yang menyetorkan pajak sarang burung waletnya. Hal itulah yang membuat pertanyaan mengenai efektivitas perturan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan cara pendekatan hukum empiris (empirical legal research) yaitu penelitian hukum yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan mengkaji efektivitasnya hukum. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan: Pertama, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 belum efektif, artinya peraturan tersebut belum mencapai tahap berhasil atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah pajak sarang burung walet diperbolehkan, mengingat pajak merupakan pendapatan daerah yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dengan digunakan untuk pembangunan daerah. Dan karena maslahah nya pajak diperbolehkan dalam Islam, dengan catatan tidak memberatkan umat Islam. This swallow's nest tax is a tax on nesting and / or exploitation of swallow's nest. In the Barito Kuala Regent's Regulation No. 11 of 2019, the tax on swallow nests that must be paid by taxpayers / businessmen of swallow nests, contained in article 3, which reads "tax rates for swallow nests are set at 10%". As of the end of 2019 there has been no swallow nest entrepreneur who has deposited the swallow's nest tax. That is what makes the question about the effectiveness of the regulation. Therefore, the authors are interested in examining the effectiveness of Barito Kuala District Regulations Number 11 Year 2019 and how the Islamic economic law views the swallow's nest tax. This research is a qualitative study using an empirical legal research approach, namely legal research that analyzes the workings of law in society by studying the effectiveness of law. The results of this study the authors conclude: First, Barito Kuala Regent Regulation No. 11 of 2019 has not been effective, meaning that the regulation has not reached the stage of success or has not been running as it should. Secondly, in view of Sharia Economic Law the swallow's nest tax is permissible, considering that the tax is a regional income that can advance the welfare of the community by being used for regional development. And because of its maslahah tax is permissible in Islam, provided it does not burden Muslims.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pajakt; Efektivitas; Hukum Ekonomi Syariah Tax; Effectiveness; Sharia Economic Law
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: SRI Sri Hastuti SRI
Date Deposited: 16 Sep 2020 02:55
Last Modified: 16 Sep 2020 02:55
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2162

Actions (login required)

View Item View Item