PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN MALAM BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI DI KOTA BANJARMASIN

Arifin, Muhammad Rijal (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN MALAM BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI DI KOTA BANJARMASIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (226kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (234kB)
[img] Text
Pernyataan Keaslian.pdf

Download (460kB)

Abstract

Kota Banjarmasin menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi, sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai tempat wisata salah satunya yaitu tempat hiburan malam. Permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat yaitu banyaknya tempat hiburan malam yang beroperasi melebihi ketentuan jam operasionalnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.Pemerintah sebagai penegak hukum wajib melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran jam operasional tempat hiburan malam.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan dan penegakkan hukum peraturan daerah. yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Sampel penelitian sekaligus responden yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian yaitu pengawasan terhadap pelanggaran jam operasioal tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin masih kurang optimal jika dilihat dari prosesnya yakni yang pertama menetapkan standar hukum yang digunakan dalam pengawasan jam operasional tempat hiburan malam selanjutnya yaitu melakukan penilaian keefektifan standar yang telah ditetapkan terakhir yaitu melakukan tindakan perbaikan. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran jam operasional tempat hiburan malam masih kurang optimal, terbukti dari banyaknya jumlah pelanggaran jam operasional tempat hiburan malam yang terjadi. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran jam operasional tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana serta faktor kebudayaan masing-masing memiliki hambatan dan kendala tersendiri dalam upaya penegakkan hukum. Banjarmasin has become one of the most visited tourist destinations in Kalimantan Selatan province, so it implies the emergence of various tourist attractions, one of which is the place of night entertainment. The problem complained by the community is that the number of night entertainment venues operating exceeds the provisions of their operating hours as regulated in the Regional Regulations Number 12 of 2016 on the maintenance of entertainment and recreation activities.The government as a law enforcer is obliged to carry out supervision and enforcement of the law against the violation of the operational hours of night clubs.The method used in this research is an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data collection is carried out with interviews and observations to the authorities in the supervision and enforcement of local law regulations. which in this case is the Police Unit of Pamong Praja Kota Banjarmasin. The sample of research simultaneously respondent is the head of Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)City Banjarmasin. Data analysis is done with steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.The results of the study are the surveillance of the violation of operational hours where night entertainment in Banjarmasin City is seen from the process of setting standards, conducting evaluations, and improvement actions are still less optimal, demonstrated by the large number of violations of the operating hours of the evening entertainment place that occurred. Enforcement of the law against the violation of operational hours of night entertainment in the city of Banjarmasin is seen from several factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, community factors, means and prasarana factors as well as cultural factors each have their own barriers and barriers in the effort to enforce the law.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: jam operasional, Perda Nomor 12 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja, tempat hiburan malam
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Rijal Arifin
Date Deposited: 23 Mar 2024 01:35
Last Modified: 23 Mar 2024 01:35
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/21936

Actions (login required)

View Item View Item