PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERLEBIHAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin)

Purnomo, Dimas Hari (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMUATAN BERLEBIHAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ABSTRAK DIMAS.pdf

Download (22kB)
[img] Text
Pengesahan Dimas.pdf

Download (187kB)
[img] Text
Pernyataan Dimas.pdf

Download (168kB)

Abstract

Banyak kendala yang muncul dalam sektor transportasi jalan dan pengangkutan barang. Salah satu permasalahan seringkali muncul dalam bentuk pelanggaran aturan pada kendaraan yang melebihi batas muatan, yang sering disebut sebagai ODOL (over dimension over load). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 307 menegaskan bahwa setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor untuk angkutan umum barang dan tidak mematuhi ketentuan pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1), dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas khususnya pada kendaraan bermuatan berlebih di Polresta Kota Banjarmasin. Dua pertanyaan penelitian utama yang dijawab adalah tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermuatan berlebih di wilayah hukum Polresta Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendalam terhadap realitas yang terjadi di masyarakat guna mengumpulkan data yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum melibatkan upaya menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas serta memberlakukan hukum bagi kendaraan bermuatan berlebih sesuai dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung, partisipasi masyarakat, serta aspek budaya. Solusi yang diusulkan oleh Kepolisian untuk menangani pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bermuatan berlebih melibatkan langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Kendaraan Muatan Berlebih
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dimas Hari Purnomo
Date Deposited: 26 Mar 2024 02:04
Last Modified: 26 Mar 2024 02:04
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22010

Actions (login required)

View Item View Item