FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN TABALONG

Firdaus, Muhammad Farhan Diafary (2024) FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DALAM PENGAWASAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN TABALONG. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak Farhan.pdf

Download (194kB)
[img] Text
Pengeshan Farhan.pdf

Download (282kB)
[img] Text
Pernyataan Farhan.pdf

Download (229kB)

Abstract

Muhammad Farhan Diafary Firdaus (NPM. 19810549), 2023 Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Pengupahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Tabalong. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H. Pembimbing II: Hanafi, S.H., M.H. pengupahan tenaga kerja Masalah pengupahan buruh penting diperhatikan oleh pihak perusahaan terutama dalam hal memberikan hak buruh sebagai pekerja karena upah ini sudah ditetapkan secara hukum oleh pemerintah dalam hal memberikan jaminan kepada buruh agar pihak perusahaan dapat melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui impelementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tentang UMK pada pihak perusahaan di Kabupaten Tabalong. 2) Untuk mengetahui pembinaan Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan tentang sosialisasi UMK berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 TentangPenetapan Upah Minimum Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis interaktif dari hukum yang berlaku dan lapangan yang terjadi selama ini. Hasil penelitian, dari hasil penelitian bahwa 1) Impelementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tentang UMK pada pihak perusahaan di Kabupaten Tabalong. Praktik yang terjadi di lapangan, pekerja sering kali enggan untuk melaporkan adanya penyimpangan aturan yang dilakukan baik oleh perusahaan. Pekerja katakan resiko yang kemungkinan timbul seperti pemberhentian kerja. Oknum-oknum perusahaan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia akan tetapi rasa takut dan pandangan buruh yang kemungkinan terjadi menyurutkan niat untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga mudah dipengaruhi tanpa adanya alasan yang rasional, menjadi pendorong pekerja enggan untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di perusahaan. 2) Pembinaan Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan tentang sosialisasi UMK berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 di Kabupaten Tabalong, pembinaan dan pengawasannya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Daerah terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mendapat hasil yang membaik setiap tahunnya, tetapi masih ada perusahaan yang belum mematuhi peraturan yang ada. Salah satu indikatorperusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku apalagi kalau menyangkut dengan kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Serta harus adanya pengaturan secara jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerjaanya. Selain itu dalam mensosialisasikan masalah upah pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tabalong merupakan suatu pekerjaan tersendiri yang harus di selesaikan dan di cari solusinya oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong yaitu guna memberikan dan menjamin perlindungan hukum kepada pekerja tidak tetap di seluruh perusahaan di Kabupaten Tabalong.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: fungsi, dinas tenaga kerja, pengawasan,
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Farhan Diafary Firdaus
Date Deposited: 23 Mar 2024 03:26
Last Modified: 23 Mar 2024 03:26
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22047

Actions (login required)

View Item View Item