PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Qusyairi, Irwan Yudistira (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL YUDIS.pdf

Download (153kB)
[img] Text
PENGESAHAN YUDIS.pdf

Download (198kB)
[img] Text
orisinalitas irwan.pdf

Download (190kB)

Abstract

Dalam suatu tindak pidana peran saksi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu fakta hukum sehingga ditemukan kebenaran materil. Keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) merupakan terobosan baru dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, sehingga peran dari justice collaborator ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap kesaksian mereka yang juga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan menelliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum yang mengatur pemberian insentif dan perlindungan kepada saksi yang bekerja sama. Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana narkotika merupakan suatu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat membantu mengungkap jaringan peredaran narkotika, mengejar pelaku utama, dan memperoleh bukti yang kuat untuk penuntutan. Dalam peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 saksi pelaku yang bekerja sama dapat diberikan insentif berupa pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk imbalan atas kerjasama mereka dalam membantu penyelidikan dan penuntutan tindak pidana narkotika. Sistem peradilan pidana perlu menyediakan perlindungan yang memadai bagi saksi dan keluarganya, seperti program perlindungan saksi, identitas yang dirahasiakan, dan pengawalan keamanan.. Namun, imbalan tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Tindak Pidana Narkotika
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Irwan Yudistira Qusyairi
Date Deposited: 30 Mar 2024 03:15
Last Modified: 30 Mar 2024 03:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22254

Actions (login required)

View Item View Item