PERLINDUNGAN ATAS TENTANG HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

Adam, Zakaria (2024) PERLINDUNGAN ATAS TENTANG HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (202kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (202kB)
[img] Text
Abstrak pdf.pdf

Download (193kB)
[img] Text
Pernyataan keaslian skripsi.pdf

Download (86kB)
[img] Text
Pengesahan skripsi.pdf

Download (64kB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM). Anak tidak dapat hidup sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, khususnya orang tua. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan yang cukup kepada anak agar mereka tidak menjadi korban pelanggaran HAM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak ialah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selama masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun seseorang tersebut masih dikatakan sebagai seorang anak yang masih harus dilindungi hak-haknya.jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelitiBentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di wilayah Banjar dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Perlu adanya usaha yang lebih serius lagi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah baik itu dari Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat maupun Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Banjar dalam meningkatkan kinerja serta profesionalitasnya terutama dalam mengantisipasi masalah eksploitasi anak secara ekonomi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Anak,Hak,Perlindungan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Zakaria Adam
Date Deposited: 30 Mar 2024 01:32
Last Modified: 30 Mar 2024 01:32
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22264

Actions (login required)

View Item View Item