ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TENTANG TENAGA KERJA ASING SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

ASSEGAF, SAID AHMAD DZAKY (2024) ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TENTANG TENAGA KERJA ASING SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 abstrak said ahmad dzaky assegaf.pdf

Download (417kB)
[img] Text
2 pernyataan orisinalitas said ahmad dzaky assegaf.pdf

Download (56kB)
[img] Text
3 pengesahan said ahmad dzaky assegaf.pdf

Download (58kB)

Abstract

Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dengan versi terbaru Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 menuai banyak polemik dikalangan masyarakat khususnya Tenaga Kerja. Permasalahan yang terjadi dikarenakan masyarakat meanggap bahwa peraturan tersebut memberikan kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian ini difokuskan kepada : bagaimana perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah sudah tepat perubahan daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dengan menganalisis dan mengkaji menitikberatkan pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Perbandingan diantara Undang-Undang ketenagakerjaan terletak kepada kemudahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam melaksanakan proses perizinan Tenaga Kerja Asing dengan hanya membuat RPTKA sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dibuat seperti RPTKA dan Izin tertulis yang disahkan dari Pemerintah Pusat. Lalu, didalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembatasan-pembatasan TKA untuk jabatan-jabatan yang ada di Indonesia sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan merinci hal tersebut dengan merujuk kepada Keputusan Kementerian. Lalu, mengenai pengaturan hukum Undang-Undang Cipta Kerja masih belum tepat untuk dilaksanakan dikarenakan banyak subtansi dari isi peraturan yang ada membuat kesejahteraan masyarakat kian memprihatinkan dikarenakan kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Saran dari penelitian ini pemerintah perlu mengkaji kembali isi dari peraturan Undang-Undang Cipta Kerja agar dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dan pembangunan nasional berjalan dengan baik. Serta, Pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk menghadirkan perizinan tertulis kembali agar permasalahan baru lainnya tidak terjadi, seperti masalah keimigrasian.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perbandingan, Undang-undang cipta kerja, Undang-Undang KetenagakerjaanTenaga Kerja Asing
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Said Ahmad Dzaky Assegaf
Date Deposited: 20 Apr 2024 01:48
Last Modified: 20 Apr 2024 01:48
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22424

Actions (login required)

View Item View Item