PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG DI PASAR MARABAHAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG SANKSI SOSIAL BAGI BADAN USAHA YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

NU'FUS, ALISA HAYATUN (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG DI PASAR MARABAHAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG SANKSI SOSIAL BAGI BADAN USAHA YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak.pdf

Download (285kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (206kB)
[img] Text
Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf

Download (180kB)

Abstract

Fenomena pasar kota Marabahan telah menjadi salah satu fokus penyebaran Covid-19 karena adanya pedagang dari berbagai daerah seperti Banjarmasin, Barabai, dan tempat lain yang berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan di pasar Marabahan. Sebagian pedagang patuh terhadap protokol kesehatan, sejalan dengan peraturan Bupati Batola Nomor 54 tahun 2020 yang mengenakan sanksi sosial kepada badan usaha yang melanggar protokol kesehatan. Namun, ada juga yang tidak patuh karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan Bupati tersebut, terutama bagi pedagang pendatang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan penyebaran virus corona Ketidakpatuhan dan ketaatan masyarakat, terutama para pedagang, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Bupati Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis literatur dan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di kota Marabahan selama pandemi ini dilakukan melalui Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Meskipun upaya sosialisasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 telah dilakukan, penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan masih belum optimal. Ini disebabkan oleh terus adanya pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat di kota Marabahan selama pandemi Covid-19. Peraturan Bupati Batola memberikan berbagai sanksi kepada pelanggar, seperti teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial, dan sanksi pidana.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penegakkan hukum, Pedagang di Marabahan, Peraturan Bupati 54 Tahun 2020
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Alisa Hayatun Nu'fus
Date Deposited: 20 Apr 2024 02:54
Last Modified: 20 Apr 2024 02:54
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22533

Actions (login required)

View Item View Item