AKIBAT YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE

MEGANANDA, AGUNG (2024) AKIBAT YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Agung Megananda_CovAbsDaf.pdf

Download (177kB)
[img] Text
Agung Megananda_Orisinalitas.pdf

Download (126kB)
[img] Text
Agung Megananda_Pengesahan.pdf

Download (108kB)

Abstract

Kedudukan hukum terkait dengan perjanjian jual beli online berdasarkan Undang�Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum pada kontrak elektronik menjadi sama dengan kontrak konvensional, yaitu mengikat para pihak. Hal ini dituliskan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah Perlindungan hukum terhadap Perjnajian jual beli secara online telah diatur Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang di dalamnya ada aturan mengenai hak-hak konsumen. Selain itu juga diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 9 UU ITE ini disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kedudukan, Perjanjian Jual Beli, Media Online
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 24 Apr 2024 01:35
Last Modified: 24 Apr 2024 01:35
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22635

Actions (login required)

View Item View Item