TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Damayanti, Tarisya Eka (2020) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
JURNAL TARISYA.pdf

Download (222kB)

Abstract

Di zaman modern ini banyak orang memilih melakukan pekerjaan yang instant seperti mencuci pakaian. Kondisi tersebut merupakan sebuah peluang yang sangat menjanjikan untuk suatu bisnis yakni dengan membuka jasa laundry. Akan tetapi dalam menjalankan bisnis usaha laundry pasti ada setiap masalah yang berakhir pada konsumen. Maka dari itu diperlukan adanya tanggung jawab serta upaya pelaku usaha terhadap konsumen jika terjadi kelalaian dalam prosedur dalam berbisnis agar terciptanya kesetaraan antara si pelaku usaha dengan konsumennya saling menguntungkan. Studi ini berfokus dalam pengkajian bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry terhadap konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila terjadinya wanprestasi pelaku usaha jasa laundry. Studi ini merupakan studi normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis. Teknik Pengumpulan dan pengolahanFdata menggunakan studi kepustakaan antara lain: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data yang telah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan teknik pemerikasaan, pendalihan, penafsiran ulang, dan penataan bahan hukum. Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa secara umum pelaku usaha jasa laundry memiliki tanggungjawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, Adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ganti rugi pada Undang-Undang Perlindungan konsumen, hanya sebatas pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Aturan hukum tentang penanganan permasalahan konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara musyawarah diluar pengadilan, Pengadilan Negeri, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan Negeri. Namun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim. In modern times, many people choose to do instant work such as washing clothes. This condition is a promising opportunity to open a business such as laundry services. However, in running a laundry business there must be every problem that ends up with consumers. Therefore, it is necessary to have the responsibility and efforts of business actors towards consumers in case of negligence in business procedures in order to create equality between the business actor and his consumers which is mutually beneficial. This study is focused on two problem formulations, namely how the forms of responsibility of the laundry service business actors to consumers in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what forms of legal protection for consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection if the occurrence of default of the laundry service business actors. This study is a normative research, used a statutory approach and analysis. Techniques for collecting and processing data using literature study include primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the data was processed by using techniques for checking, transferring, reinterpreting, and structuring legal material. The data were analyzed using qualitative methods. From this research, it is found that the form of responsibility of service business actors in general, laundry service business actors have responsibility for negligence that results in losses to consumers, the existence of defective goods and / or services is not the only basis for the business actor's responsibility. This means that the responsibility of the business actor covers all losses suffered by consumers. The compensation under the consumer protection law is limited, only includes the return of money or return of goods or services with similar value, or provision of compensation based on applicable laws and regulations, and the law on consumer dispute resolution provides legal protection for consumers through deliberations outside the court, district courts, and consumer dispute resolution bodies. Consumer Dispute Settlement Bodies are taken into consideration by district court judges. However, the decision of the Consumer Dispute Resolution Board was not used as a basis for the judge's consideration.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab; Pelaku Usaha Jasa Laundry; Perlindungan Hukum. Responsibility; Laundry Service Business; Legal Protection.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Tarisya Eka Damayanti Damayanti
Date Deposited: 30 Sep 2020 02:03
Last Modified: 30 Sep 2020 02:03
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2501

Actions (login required)

View Item View Item