PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Purnama, Hendra (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel TA.pdf

Download (192kB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan jaman, yang semakin meningkat ada beberapa kasus tindak pidana yang sering dialami masyarakat termasuk kasus pencurian. Meningkatnya tindak pidana pencurian khusus untuk kendaraan roda dua, yang dimana tindak pidana pencurian itu merugikan bagi korban, dan pada saat itu saksi melihat kejadian tersebut segera melaporkan kepihak berwajib, setelah melaporkan kepihak berwajib dimana saksi dan korban untuk meminta perlindungan hukum dari berbagai ancaman pihak manapun agar merasa aman dan terlindungi. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat Deskriptif analitis dan sumber bahan hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, pengumpulan bahan hukum melalui studi perpustakaan dan pengolahan bahan hukum dengan editing, coding, reconstruction dan systematizing. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedudukan saksi dan korban diatur dalam sistem peradilan pidana, ada dua yang mengatur Undang-undang yaitu: Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 terbentuknya sebuah lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan tentang saksi dan korban didalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 diatur secara khusus diutamakan dan dikarenakan adanya asas hukum Lex Spesialis derogate legi generali dimana asas itu tersebut bahwa menurut penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus itu mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. maka aturan bersifat umum,tidak terlalu diutamakan lagi sebagai hukum ketika ada aturan hukum yang bersifat khusus. Along with the times, which are increasing there are several criminal act cases that are often experienced by community, including cases of theft. The increase in criminal cases of theft specifically for two-wheeled vehicles, in which the criminal cases of theft is very detrimental to the victim and at that time the witness saw the incident immediately reported to the authorities, after reporting to the authorities where witnesses and victims asked for legal protection from various threats from any party to feel safe and protected. This research is focused on two problem formulations, namely how the position of witnesses and victims in the crime in vehicle theft crimes, how the form of legal protection for witnesses and victims in motor vehecle theft crimes. This research is a normative research, which is descriptive analytical and sources of legal material through primary, secondary and tertiary legal material, techinques for collecting legal material through document studies (library studies) and processing of legal materials by editing, coding, reconstruction and systematizing. The data obtained study were analyzed using qualitative methods. From this research, it is found that the position of witnesses and victims is regulated in the criminal justice system, there are two regulating laws, namely: Law number eight Year one thousand nine hundred eighty one concerning the Criminal Procedure Code and Law number thirteen year two thousand and six concerning Protection. Witness and Victim and that the from of legal protection for witnesses and victim is regulated in Law number thirteen year two thousand and six, the establishment of an institution, namely the Witness or Victim Protection Agency. The rules regarding witnesses and victims in Law number Thirteen Year two thousand and sixare specifically regulated and are due to the legal principle of Lex Specialist derogate legi generali, where this principle is that the interpretation of law which states thar this particular law overrides general legal rules. then the general rule is, no longer a law when there are already specific legal rules.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum; Tindak Pidana; Pencurian; Saksi dan Korban. Legal Protection; Theft; Criminal act; Victim and Witness.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Hendra Purnama
Date Deposited: 30 Sep 2020 04:52
Last Modified: 30 Sep 2020 04:52
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/2536

Actions (login required)

View Item View Item