PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR)

oktavianti, nadila (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
NADILA OKTAVIANTI.pdf

Download (292kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statutory approach (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Anak-anak dilarang untuk bekerja. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang ada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 74). Adapun Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak tidak terlidnungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal, terdiri dari :Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor kemauan sendiri, Faktor kebiasaan. Sedangkan Faktor Eksternal, terdiri dari: Faktor lingkungan sekitar, Faktor Hubungan Keluarga.Masih berkaitan dengan eksploitasi anak, maka tidak terlepas juga dari instrumen hukum lain, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”). Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian artinya pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (contitutions) dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan daerah. This study aims to determine the protection of child laborers in Indonesia, especially the rules protecting child labor. The research method used is legal research with a statutory approach (statutory approach) which is analyzed by normative analysis. Children are prohibited from working. In order to guarantee the protection of working children, various laws and regulations have been issued, which in principle prohibit children from working and if forced to work, then normatively these children must obtain adequate legal protection guarantees. In practice, the implementation of legal protection efforts for working children has experienced many obstacles, including economic factors that drive why children have to work, cultural factors, community participation factors, and weak coordination and cooperation, limited government officials in charge of supervising, as well as other factors, either directly or indirectly, so that until now the phenomenon of children working in the informal sector can almost always be found throughout Indonesia, both in big cities and in rural areas. Basically, every child, while in the care of a parent, guardian, or any other party responsible for care, has the right to receive protection from treatment, one of which is protection from exploitation, both economic and sexual. Thus, among others, what is regulated in Article 13 paragraph (1) letter b of the Child Protection Law. Further regulated in Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (“Law 35/2014”), it is stipulated that every person is prohibited from placing, allowing, doing, ordering to do, or participate in exploiting children economically. The sanctions for violations of Article 76 I are regulated in Article 88 of Law 35/2014, namely the offender is sentenced to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Thus, it means that employers and parents who employ children in the world with the aim of being exploited economically are punishable under Article 88 of Law 35/2014. The results showed that child laborers have received sufficient protection from the laws and regulations in Indonesia. This protection is at the level of basic state laws (contitutions) and laws, as well as in derivative regulations issued by the central government, ministers and local governments.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pekerja anak, perlindungan hukum, kepentingan anak child labor, legal protection, children's interests
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Nadila Oktavianti
Date Deposited: 02 Nov 2020 03:27
Last Modified: 02 Nov 2020 03:27
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3020

Actions (login required)

View Item View Item