Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Yudhistria, Rendi (2020) Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Rendi Yudhistria.pdf

Download (677kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Bentuk sanksi pidana terhadap penyebar berita hoax. 2) Perlindungan hukum bagi korban berita hoax. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian: 1) Sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelaku “hoax” yaitu terdapat pada Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam ayat (1) dan (2). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sanksi yang diterima pelaku “hoax” hanyalah pidana penjara, berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertakan denda dengan nilai nominal paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Pada dasaranya sanksi pidana sudah cukup namun perlu sosialisasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Selama ini, kebanyakan belum memahami tentang adanya sanksi pidana untuk penyebaran berita hoax. 2) Pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eklektronik). Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Eklektronik ini dikelompokkan beberapa tindak pidana yang masuk kedalam kategori cybercrime. Dalam perlindungan hukum terhadap korban cybercrime secara mendasar ada dua model yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Dalam konteks ini, perlu ada perlindungan hokum yang lebih maksimal untuk korban berita hoax dan para pejabat. The purpose of this research is expected to achieve the following objectives: 1) Forms of criminal sanctions against hoax news spreaders. 2) Legal protection for victims of hoax news. This type of research is descriptive analysis. Research that is descriptive analysis is a study that describes, examines, explains, and analyzes a legal rule. This study uses a normative juridical method, with a qualitative approach. Normative juridical research methods are research methods that refer to the legal norms contained in statutory regulations. The results of the research: 1) The sanctions applied to the perpetrators of "hoaxes" are contained in Article 45 A of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as stated in paragraph (1) and (2). In the Criminal Code and Law Number 1 Year 1946 regarding Criminal Law Regulations, the only sanctions received by the perpetrators of "hoaxes" are imprisonment, in contrast to the sanctions contained in Law of the Republic of Indonesia No. -Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which includes fines with a nominal value of not more than IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah). Basically, the criminal sanction is sufficient but it needs socialization so that it can be known by the public. So far, most have not understood the existence of criminal sanctions for spreading hoax news. 2) The regulation of cyber crime is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Law on Electronic Information and Transactions). In this Law on Electronic Information and Transactions several criminal acts that fall into the category of cybercrime are classified. In the legal protection of cybercrime victims, there are basically two models, namely the procedural rights model and the service model. In this context, there needs to be maximum legal protection for victims of hoax news and officials.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Berita Hoax Criminal Sanctions, Hoax News
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Rendi Yudhistira
Date Deposited: 20 Nov 2020 02:52
Last Modified: 20 Nov 2020 02:52
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3071

Actions (login required)

View Item View Item