Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)

Sucahyo, Gatot (2020) Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Gatot Sucahyono.pdf

Download (691kB)

Abstract

Persoalannya kemudian bagaimana perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus narkotika yang kian serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Lebih jauh untuk kalangan anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam undang – undang Nomor3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam undang – undang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Bagaimana sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2) Bagaimana sistem perlindungan anak undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian: 1) Setiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan umur pelakunya, karena secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah mengaturnya. Penerapan sanksi pelaku tindak pidana bagi anak tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. 2) Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi empat bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial. The problem then is how the legal treatment of minors in narcotics cases is getting more serious. Law enforcers in processing and deciding must be sure that the decisions taken will be a strong basis for returning and managing children towards a good future to develop themselves as citizens who are responsible for the life of the nation. Furthermore, children who face violations of the law have been regulated in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, which has now been revoked and amended in law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Court System. The focus of this research is expected to achieve the following objectives: 1) What are the criminal sanctions against narcotics abuse by minors in article 127 of law number 35 of 2009 on narcotics. 2) What is the child protection system, Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection. This type of research is descriptive analysis. Research that is descriptive analysis is a study that describes, examines, explains, and analyzes a legal rule. This study uses a normative juridical method, with a qualitative approach. Normative juridical research methods are research methods that refer to the legal norms contained in statutory regulations. The results of the study: 1) Every perpetrator of a criminal act regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not differentiate the age of the perpetrator, because Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has never regulated it. The application of criminal sanctions for children cannot be separated from other laws such as Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. The provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts can It is argued that the criminal threat formulation system adopted in the Narcotics Law is related to the abuse of narcotics by underage persons, especially those who are categorized as delinquent children, is a single criminal threat formulation system. 2) The implementation of child protection in Indonesia as mandated by Law Number 23 of 2002 covers four areas, namely religion, health, education and social affairs.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penyalahgunaan Narkotika Anak, Perlindungan Anak Child Narcotics Abuse, Child Protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Gatot Sucahyo
Date Deposited: 20 Nov 2020 02:53
Last Modified: 20 Nov 2020 02:53
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3072

Actions (login required)

View Item View Item