KEDUDUKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT DAYAK BANGKALAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Abdillah, Muhammad (2020) KEDUDUKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ADAT DAYAK BANGKALAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
MUHAMMAD ABDILLAH.pdf

Download (348kB)

Abstract

Kepercayaan Masyarakat Adat akan aturan adat memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti tentang bagaimana legalitasnya pada tatanan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu contoh desa Adat di Indonesia, penulis mengambil sampel penelitian dari Suku Dayak Bangkalaan yang bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan Peradilan Pidana Adat dalam sistem Peradilan Pidana Nasional dan apa dampak hukum terhadap penegakan peradilan pidana Adat Dayak Bangkalaan bila dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis, tekhnik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Negara mengakui adanya Masyarakat Hukum Adat yang dimana pengakuan tersebut tercantum pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun tidak memiliki payung hukum yang mengatur secara nasional, pada tatanan kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Peradilan Adat tetap diakui. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peratuan Daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu pula ditemukan hasil penelitian bahwa dampak hukum yang terjadi dari hasil putusan Peradilan Adat nyatanya bisa dijadikan sumber hukum pada Peradilan Pidana Nasional. The belief of Indigenous Peoples in customary rules has its own appeal to examine how its legality is in the legal system in Indonesia. As an example of a traditional village in Indonesia, the authors took a research sample from the Bangkalaan Dayak Tribe in South Borneo. This research focuses on two problem formulations, namely how the position of the Customary Criminal Court in the National Criminal Court system and what is the impact of the law on the enforcement of the Dayak Bangkalaan Adat criminal justice when connected to the National Criminal Justice System. This research is a sociological juridical research, the technique of collecting legal materials is carried out through document studies including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are related to this research. In this study, the results show that the State recognizes the existence of Indigenous and Tribal Peoples where the recognition is stated in Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although it does not have a legal umbrella governing nationally, the existence of local legislative policies is the existence of customary courts. still recognized. This is evidenced by the existence of a Regional Regulation which regulates the recognition and protection of Customary Law Communities. Apart from that, it was also found that the results of the research show that the legal impact that occurs from the decisions of the Adat Court can actually be used as a source of law in the National Criminal Court.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Adat; Dayak; Peradilan Pidana. Custom; Dayak; Criminal Justice.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Muhammad Abdillah
Date Deposited: 02 Nov 2020 02:56
Last Modified: 02 Nov 2020 02:56
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3085

Actions (login required)

View Item View Item