TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ONLINE

ARTAMEVIA, PUTRI YENI (2025) TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ONLINE. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text ABSTRAK.pdf Download (238kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (178kB)
	Text PERNYATAAN.pdf Download (153kB)

Abstract

ABSTRAK PUTRI YENI ARTAMEVIA. NPM. 19810190. 2024. TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA ONLINE. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H. Kata Kunci: Tinjauan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan,Media Online Hasil penelitian menunjukan Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Keabsahan sistem peradilan pidana tentang kedudukan pertanggungjawaban pidana penghinaan melalui media online terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mana tindak pidananya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana penghinaan yang diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, konsep Negara hukum tersebut memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negara. Indonesia sebagai Negara hukum mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu tercermin dalam asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Tinjauan perlindungan hukum korban tindak pidana penghinaan pada prinsipnya merujuk kepada dua jenis perlindungan yaitu hak pelayanan dan hak prosedural. Dalam model hak prosedural dimungkinkan peranan korban sangat aktif dalam setiap tingkat perkara. Sedangkan hak pelayanan (service model) menekannkan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau upaya pengembalian kepada kondisi semula. Tinjauan hukum tentang perlindungan hukum korban kejahatan penghinaan melalui media online sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, akan tetapi korban juga dalam melakukan langkah hukum dengan cara melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan korban kejahatan penghinaan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Tinjauan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan,Media Online
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Depositing User:	Aulia Astri Apsari
Date Deposited:	26 Sep 2025 03:35
Last Modified:	26 Sep 2025 03:35
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/31371

Actions (login required)

View Item