TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Gutomo, Edi (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

	Text edigutomo siap upload.pdf Download (175kB)
	Text pengesahan edi gut.pdf Download (115kB)
	Text Pernyataan Orisinalitas edi gut.pdf Download (82kB)

Abstract

ABSTRAK Edi Gutomo, 2209060004. 2025. Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Izin Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan izin perceraian dan penolakan izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari solusi atas isu hukum yang muncul dalam penelitian ini, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diterapkan terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pengaturan izin perceraian bagi anggota ASN, TNI, dan Polri mensyaratkan adanya izin dari atasan. Apabila mereka mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengimplementasikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang izin cerai bagi anggota TNI dan Polri, yakni menunda pemeriksaan perkara selama enam bulan untuk memberikan kesempatan mengurus surat izin atau rekomendasi cerai dari atasan. Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 merupakan peraturan disiplin pegawai, bukan hukum acara maupun hukum materiil perkawinan, maka penerapannya merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara, sehingga pemeriksaan permohonan cerai talak tetap dapat dilanjutkan. Kedua, penolakan izin cerai dari komandan atau kesatuan didasarkan pada beberapa alasan, antara lain pengajuan izin cerai dianggap tidak beralasan, atau karena menjaga reputasi serta nama baik kesatuan akibat perbuatan anggota. Kondisi ini mengakibatkan hak asasi dan kepastian hukum bagi suami atau istri yang tidak berstatus sebagai ASN, TNI, maupun Polri menjadi tidak terlindungi. Kata Kunci: Izin Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia, Penolakan Izin Cerai ABSTRACT Edi Gutomo, 2209060004. 2025. A Juridical Review of the Rejection of Divorce Permission for Civil Servants, the Indonesian National Armed Forces, and the Indonesian National Police under the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The purpose of this study is to analyze the regulation of divorce permission and the rejection of divorce permission for Civil Servants (ASN), the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the Indonesian National Police (Polri) in relation to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The type of research used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal sources related to the issues discussed. This research is intended to find solutions to legal issues that arise in the study and to provide prescriptions on what should be applied to these issues. The results of the study show: First, the regulation of divorce permission for members of ASN, TNI, and Polri requires approval from their superiors. If they file a lawsuit or petition for divorce to the District Court or Religious Court, the panel of judges examining the case implements Supreme Court Circular (SEMA) Number 10 of 2020 regarding divorce permission for TNI and Polri members, namely by postponing the examination of the case for six months to allow time for obtaining a divorce permit or recommendation from their superior. Considering that Government Regulation Number 10 of 1983, Government Regulation Number 45 of 1990, and Law Number 9 of 2010 are disciplinary regulations for employees rather than procedural or substantive law of marriage, their implementation falls under the authority of administrative officials, so the examination of divorce petitions can still proceed. Second, the rejection of divorce permission by commanders or units is based on several reasons, including that the application for divorce is deemed unfounded, or to preserve the reputation and good name of the institution due to the member’s conduct. This situation results in human rights and legal certainty for spouses who are not ASN, TNI, or Polri members being left unprotected. Keywords: Divorce Permission, Civil Servants, Indonesian National Armed Forces, Indonesian National Police, Human Rights, Rejection of Divorce Permission

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Izin Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia, Penolakan Izin Cerai
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Edi Gutomo
Date Deposited:	04 Oct 2025 01:19
Last Modified:	04 Oct 2025 01:19
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/31460

Actions (login required)

View Item