Kedudukan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

DIANOOR, AKHMAD (2020) Kedudukan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL DIDIN 2.pdf

Download (334kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki di Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengaturan Hukum Pegadang Kaki Lima dan untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pedagang Kali Lima tersebut. Hasil penelitian yaitu menyatakan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur diantaranya mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PKL yang melanggar ketentuan, penegakan hukum akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut Satpol PP). Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Satpol PP, yang diciptakan dalam rangka ditegakkannya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta berwenang melakukan tindakan penertiban, tindakan penyelidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut. Termasuk juga bertanggung jawab terhadap kebijakan bagi para PKL yang tidak mematuhi hukum itu agar ditertibkan. Satpol PP Kota Banjatrbaru dapat melaksanakan beberapa tindakan yakni berupa upaya pencegahan atau preventif dan upaya pemulihan atau represif. This study aims to determine how law enforcement against street vendors in Banjarbaru is based on the Banjarbaru City Regulation Number 6 of 2014 concerning Legal Regulations for Street Vendors and to determine the Legal Effects on the Kali Lima Traders .The results of the study state that Perda No. 6/2014 which regulates among others the penalties that can be imposed on street vendors who violate the provisions, law enforcement will be carried out by the Civil Service Police Unit (hereinafter referred to as Satpol PP). Article 255 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the authority of Satpol PP, which was created in the framework of enforcing regional regulations and regional head regulations, and has the authority to carry out disciplinary actions, investigative actions and administrative actions against citizens who violate these rules. Including being also responsible for policies for street vendors who do not comply with the law to be disciplined. Satpol PP Kota Banjatrbaru can carry out several actions, namely in the form of prevention or preventive efforts and recovery or repressive efforts.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kedudukan Hukum, Pedagang Kaki Lima , Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedagang Kaki Lima Legal Position, Street Vendors, Perda No. 6/2014 on Street Vendors
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Akhmad Dianoor
Date Deposited: 06 Nov 2020 02:15
Last Modified: 06 Nov 2020 02:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3182

Actions (login required)

View Item View Item