PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Ardianoor, Ferry (2020) PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 ARTIKEL FERY new.pdf

Download (732kB)

Abstract

Banyaknya terjadi pelecehan seksual yang diberitakan di berbagai media yang merupakan indikasi dari pada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yangterkait dengankesusilaan.Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi, adanya peluang serta tak dihukum seberat- beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual.Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap perbuatan pelecehan seksual.Penelitian yang sistematis diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya.Dengan menggunakan bahan hukum primer seperti Kitab UU Hukum Pidana, UU Jurnal, buku, website, dan lain sebagainya. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari sudut pandang hukum pidana Indonesia istilah pelecehan seksual tak dikenal dalam Kitab UU HukumPidana.Kitab UU Hukum Pidana(KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul, pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain,berkenaan dengan seks(jenis kelamin) atau berkenaan denganperkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.Pelecehan Seksual dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan,Bab XIV tentang KejahatanKesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 3O3), Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah diatur dalam pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296KUHP). The large number of sexual harassments reported in various media is an indication of the continuing occurrence of various criminal offenses related to decency. The factors causing all of these things are due to the influence of technology, the existence of opportunities and not being punished as severely as the perpetrators of the crime of sexual harassment. From these indications, it can be seen that the criminal law enforcement system, especially to prevent various criminal practices in the sexual sector, is still weak. This research is a type of normative legal research, which is research conducted by examining how the criminal regulation against sexual harassment acts. Systematic research methods are applied by researchers in order to obtain answers to their research questions. By using primary legal materials such as the Criminal Code, Laws, Journals, books, websites, and so on. From this research, it is found that from the point of view of Indonesian criminal law, the term sexual harassment is not known in the Criminal Code. The Criminal Code (KUHP) only recognizes the term obscene act, a sexual harasser means a person who likes to belittle or belittle other people, with regard to sex (gender) or in connection with cases of intercourse between men and women. The Criminal Code is regulated in Book Two on Crimes, Chapter XIV on Crimes of Decency (Article 281 to Article 3O3). Sanctions against perpetrators of sexual harassment are regulated in the articles of fornication (Articles 289 to 296 KUHP).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pelecehan Seksual, Sanksi Pelecehan Seksual Hukum Pidana Sexual Harassment, Criminal Law Sexual Harassment Sanctions
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ferry Ardianoor
Date Deposited: 09 Nov 2020 03:18
Last Modified: 09 Nov 2020 03:18
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3247

Actions (login required)

View Item View Item