IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANJARMASIN (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin)

Ayubkhan, Muhammad Satria (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANJARMASIN (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin). Masters thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text Abstrak Tesis Muhammad Satria Ayubkhan.pdf Download (109kB)
	Text Lembar Pengesahan Tesis Muhammad Satria Ayubkhan.pdf Download (1MB)
	Text Orisinalitas Tesis Muhammad Satria Ayubkhan.pdf Download (745kB)

Abstract

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data di Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan data yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung perencanaan pembangunan di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas ini memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan perumahan serta kawasan permukiman di Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi tantangan urbanisasi dan kebutuhan perumahan yang terus berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta instansi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dan koordinasi antarinstansi masih menghambat implementasinya. Meskipun demikian, komitmen dari instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan kolaborasi antarinstansi menunjukkan dampak positif pada efektivitas perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mendukung implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia secara optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan Satu Data Indonesia dapat memperkuat perencanaan pembangunan di Kota Banjarmasin, khususnya dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman. Saran yang diberikan untuk langkah ke depan adalah perlunya perbaikan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien. The One Data Indonesia Policy is a strategic step to address data management issues in Indonesia with the goal of providing integrated, accurate, and up-to-date data to support more efficient decision-making in development planning. This study aims to evaluate the implementation of the One Data Indonesia Policy in supporting development planning in the city of Banjarmasin, focusing on the Department of Public Housing and Settlements. This department plays a crucial role in the planning and management of housing and settlement areas in Banjarmasin, which is facing challenges such as urbanization and the growing need for housing. The research method used is a qualitative approach, involving semi-structured interviews, field observations, and document analysis. Data was collected from key informants representing the Department of Public Housing and Settlements as well as other relevant agencies. The research findings show that although the One Data Indonesia Policy has great potential to enhance the quality of development planning, challenges such as limited technological infrastructure, human resource capacity, and inter-agency coordination still hinder its implementation. Nevertheless, the commitment of the relevant agencies to improve data management and inter-agency collaboration has shown a positive impact on the effectiveness of more integrated and evidence-based development planning. This study also identifies the need for continuous training for staff and the strengthening of inter-agency coordination to optimally support the implementation of the One Data Indonesia Policy. The conclusion of this study is that the One Data Indonesia Policy can strengthen development planning in Banjarmasin, especially in the housing and settlement sectors. Recommendations for the way forward include improving technological infrastructure, enhancing human resource capacity, and strengthening inter-agency collaboration to ensure that this policy can be implemented more effectively and efficiently.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Satu Data Indonesia, Perencanaan Pembangunan, Kota Banjarmasin, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Implementasi Kebijakan
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Social Sciences
Depositing User:	UPT PPJ
Date Deposited:	15 Jan 2026 05:38
Last Modified:	15 Jan 2026 05:38
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/32689

Actions (login required)

View Item