TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

MAHENDA, TRI RIASARI (2020) TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ILMIAH TRI RIASARI MAHENDA.pdf

Download (405kB)

Abstract

Dalam sistem hukum Islam pemindahan kepemilikan hak atas benda dapat diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Salah satunya adalah Hibah. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain. Secara umum hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di berikan orang tua kepada anaknya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”. Pada pengadilan agama yang mempedomani kompilasi hukum Islam yang merupakan lex specialis yang mengatur hubungan orang tua kepada anaknya yaitu hibah dapat ditarik kembali. Akan tetapi kebolehan ini ternyata oleh Majelis Hakim Agama terjadi perbedaan persepsi. Dimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Perkara banding: 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm. memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejelasnya tentang landasan hukum Pembatalan Hibah orang tua kepada anak menurut hukum islam dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: 7/PDT.G/2020/PTA.Bjm, dan mendapatkan gambaran akibat dari pembatalan hibah orang tua kepada anak. Adapun hasil penelitian ini adalah Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua kepada anak adalah Nash-nash hujah syar’iyah (Al Quran dan Hadist), Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1666-1693, Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214, Dan bisa juga menggunakan Yurisprudensi, dan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Pembatalan hibah berakibat, berakibat penarikan kembali objek-objek hibah dari penerima hibah ke pemberi hibah sedangkan apabila gugatan pembatalan hibah ditolak oleh pengadilan, berarti pengekalan objek sengketa / harta hibah pada penerima hibah. In the Islamic legal system, the transfer of ownership of rights to objects can be obtained by transferring rights based on the existence of an agreement which aims to transfer rights and the transfer or transfer of rights itself. One of them is Grant. A grant is a legal act that results in the transfer of rights from one person to another. In general, grants are prohibited from being withdrawn. The withdrawal of a gift (grant) is an act that is prohibited even if the gift is between two brothers or a husband and wife. As for grants that can be withdrawn are only grants made or given by parents to their children. In the KHI (Compilation of Islamic Law) grants are in Chapter VI Article 212 which reads: "Grants cannot be withdrawn, except for grants from parents to their children". In a religious court that adheres to the compilation of Islamic law, which is a lex specialis that regulates the relationship between parents and children, the grant can be withdrawn. However, it turns out that the Religious Judges Council has different perceptions. Where is the Judgment of the Banjarmasin Religious High Court with an Appeal Case: 7 / PDT.G / 2020 / PTA.Bjm. decided to cancel the decision of the Batulicin Religious Court. This study aims to determine the legal basis for the cancellation of parental grants to children according to Islamic law with a case study of the Banjarmasin Religious Court Decision Number: 7 / PDT.G / 2020 / PTA.Bjm, and to get an overview of the consequences of cancellation of parental grants to children. child. The results of this research are that the legal basis for judges' consideration in deciding cases of cancellation of parental grants to children is Nash-nash hujah syar'iyah (Al Quran and Hadith), the Civil Code Article 1666-1693, Compilation of Islamic Law Article 210-214, And can also use jurisprudence, and laws that live and develop in society. The cancellation of the grant results in the withdrawal of the objects of the grant from the grantee to the grantor of the grant, whereas if the claim for cancellation of the grant is rejected by the court, it means that the object of the dispute / asset of the grant will be kept to the recipient of the grant.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Peradilan Agama, Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Hibah Orang Tua. Religious Courts, Juridical Analysis, Judges' Decisions, Parental Grant.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Tri Riasari Mahenda
Date Deposited: 21 Dec 2020 02:59
Last Modified: 21 Dec 2020 02:59
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3341

Actions (login required)

View Item View Item