KEABSAHAN PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA

YULIANSYAH, YULIANSYAH (2026) KEABSAHAN PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text ABSTRAK.pdf Download (269kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (147kB)
	Text PERNYATAAN.pdf Download (137kB)

Abstract

ABSTRAK YULIANSYAH. NPM. 2108010128. 2025. KEABSAHAN PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. (c) Dadin Eka Saputra, S..H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H. Kata Kunci: Keabsahan Pengaturan Hukum, Penggunaan Saksi Mahkota, Alat Bukti Kejahatan Pembunuhan Berencana Hasil penelitian menunjukan. keterangan saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan buktibukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Secara yuridis, keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keteranganguna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang terdapat dalam KUHAP dan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasar keterangan atas kesaksiannya. Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah: apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri dan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana memiliki peran yang sangat penting dalam membuka perkara-perkara kejahatan seperti korupsi, pencurian, dan lainnya. Kasus yang melibatkan beberapa pelaku lebih dari satu serta terorganisir mengakibatkan kasus tindak pidana tersebut semakin sulit untuk dipecahkan bila dibandingkan dengan kasus tindak pidana lainnya. Kesaksian dari saksi mahkota yang sedemikian sudah sepantasnya diberi penghargaan.Istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Dalam KUHAP hanya diterangkan secara umum seperti yang terdapat dalam dalam Pasal 168 huruf b KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana pembunuhan berencana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Pengaturan hukum secara khusus terkait dengan saksi mahkota dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa “saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. Adapun mahkota yang diberikan kepada para saksi yang dirinya berstatus sebagai terdakwa adalah dalam bentuk telah ditiadakan penuntutan terhadapnya.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Keabsahan Pengaturan Hukum, Penggunaan Saksi Mahkota, Alat Bukti Kejahatan Pembunuhan Berencana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Aulia Astri Apsari
Date Deposited:	03 Mar 2026 03:47
Last Modified:	03 Mar 2026 03:47
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/33514

Actions (login required)

View Item