PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI TERHADAP KESALAHAN PENANGKAPAN

RIYANI, RETNO (2020) PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS ANGGOTA POLRI TERHADAP KESALAHAN PENANGKAPAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

[img] Text
ARTIKEL RETNO RIYANI 15810355.pdf

Download (144kB)

Abstract

Penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Penegasan ini merupakan peringatan bagi penyidik, sebelum mengeluarkan perintah atau melakukan penangkapan harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti yang benar-benar dapat mendukung kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh calon tersangka melalui penyelidikan, tersangka juga diberi hak dan sekaligus merupakan kewajiban penyidik setelah melakukan penangkapan. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa suatu perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktu yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Upaya hukum yang dilakukan oleh Korban Kesalahan Penangkapan dengan menempuh jalan Praperadilan, Praperadilan oleh Pasal 77 KUHAP, bahwa “praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Hak mengajukan praperadilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pertanggung jawaban telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik saat melakukan penyidikan atas perkara yang ditangani, maka harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa Hukuman disiplin, Kode etik profesi dan Proses peradilan umum.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penangkapan, Penyidikan, praperadilan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Retno Riyani
Date Deposited: 05 Mar 2020 06:22
Last Modified: 05 Mar 2020 06:22
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/337

Actions (login required)

View Item View Item