IMPLIKASI SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN

GUNAWAN, FERRY (2026) IMPLIKASI SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text ABSTRAK.pdf Download (270kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (147kB)
	Text PERNYATAAN.pdf Download (129kB)

Abstract

ABSTRAK FERRY GUNAWAN. NPM. 2108010661. 2025. IMPLIKASI SISTEM HUKUM DI INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. (c) Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Dr. (c) M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H. Kata Kunci: Implikasi Sistem Hukum Di Indonesia, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk, Kejahatan Perkosaan Hasil penelitian menunjukan Kejahatan perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Keduduakan pembuktian dalam perkara pidana, khususnya kejahatan perkosaan merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk mencari kebenaran. Berdasarkan rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian terhadap kejahatan perkosaan harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. . Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk.dalam perkara perkosaan diatur dalam dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap kejahatan perkosaan tentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemeriksaan pada suatu tindak pidana perkosaan dalam suatu peradilan pidana bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil (materiil waarheid) terhadap upaya perkara pidana perkosaan tersebut. Ini dapat dapat dilihat dari berbagai upaya penegak hukum untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu perkara pidana perkosaan yang telah dihadapi dalam tahap penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakikatnya keabsahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana perkosaan diatur Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP. Konkretnyamerupakan alat bukti gradasi keempat. Secara khusus keabsahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 188 KUHAP menentukan bahwa: (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.. Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk dalam tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 188 Ayat (2) KUHAP, membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk dalam tindak pidana perkosaan Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Implikasi Sistem Hukum Di Indonesia, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk, Kejahatan Perkosaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Aulia Astri Apsari
Date Deposited:	01 Apr 2026 05:12
Last Modified:	01 Apr 2026 05:12
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/34053

Actions (login required)

View Item