PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR BARU MARABAHAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

Azis, Abdul (2020) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR BARU MARABAHAN DI KABUPATEN BARITO KUALA. Diploma thesis, Universitas Islam kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Skripsi.pdf

Download (278kB)

Abstract

Penelitian dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dibahas yakni untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2008 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Baru Marabahan. Penelitian ini bersifat normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan, bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk berperan aktif dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Barito Kuala, khususnya di Pasar Baru Marabahan sebagai Ibu Kota Kabupaten. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala adalah tindakan preventif, penindakan, tindakan represif dan tindakan setelah direlokasi. The research was carried out based on the issues discussed, namely to determine the role of the Civil Service Police Unit in enforcing the Regulation of the Barito Kuala Regent Number 48 of 2008 concerning the regulation and guidance of street vendors in Pasar Baru Marabahan. This research is a descriptive normative. The results of the study stated that the Regent Regulation Number 48 of 2008 concerning the Regulation and Development of Street Vendors gave the authority to the Civil Service Police Unit to play an active role in fostering street vendors in Barito Kuala Regency, especially in Pasar Baru Marabahan as the capital of the Regency. The role of the Civil Service Police Unit in controlling using the structuring method by always trying to have a dialogue with the PKL to find the best solution between the Civil Service Police Unit and the PKL so as to reach a mutual agreement. The activities carried out by Satpol PP in curbing street vendors in Barito Kuala Regency are preventive actions, repression, repressive actions and actions after being relocated.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: peraturan bupati, satuan polisi pamong praja kabupaten barito kuala, pedagang kaki lima di marabahan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Abdul Azis
Date Deposited: 01 Sep 2021 04:59
Last Modified: 03 Sep 2021 03:24
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3609

Actions (login required)

View Item View Item