ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI YURISPRUDENSI DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Nasrullah, M (2020) ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI YURISPRUDENSI DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
NASRULLAH.pdf

Download (349kB)

Abstract

Ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menegaskan bahwa majelis hakim melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP juga menegaskan agar hakim memutus bebas seorang terdakwa apabila hasil pemeriksaan sidang menyatakan bahwa pasal-pasal di dalam surat dakwaan tidak terbukti. Dari uraian tersebut, maka menimbulkan kebingungan akan hukum acara pidana Indonesia, mengingat bahwa yurisprudensi juga merupakan sumber hukum formil. Selain itu, semakin membingungkan mengingat bahwa sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Civil Law yang tidak mengikat hakim untuk mengikuti yurisprudensi yang ada. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan 3 (tiga) asas yang penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. The provisions in Article 182 paragraph (4) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings Law or often called KUHAP (Criminal Proceedings Law) affirm that the panel of judges conducts deliberations to overturn the verdict based on the indictment and everything proven in the examination of the trial. And in the provisions of Article 191 paragraph (1) KUHAP also affirms that the judge frees a defendant if the results of the examination of the trial state that the articles in the indictment are not proven. From this description,it creates confusion about indonesia's criminal event law, given that jurisprudence is also a source of formil law. In addition, it is increasingly confusing given that the legal system embraced in Indonesia is a Civil Law legal system that does not bind judges to follow existing jurisprudence. However, one thing to note, is that the judge in handing down his verdict should pay attention to 3 (three) important principles, namely justice, legal certainty, and benefit.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Surat Dakwaan, Putusan, Yurisprudensi Indictment, Verdict, Jurisprudence
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: M. Nasrullah
Date Deposited: 21 Apr 2021 03:05
Last Modified: 21 Apr 2021 03:05
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3627

Actions (login required)

View Item View Item