PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGSIR BBM BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Febriansyah, M (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGSIR BBM BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
M. FEBRIANSYAH.pdf

Download (431kB)

Abstract

Di era sekarang ini Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengingat migas memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat. Akan tetapi para oknum di masyarakat malah memanfaatkan subsidi BBM ini untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan melangsir BBM bersubsidi ini lalu menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Bagaimana Pengaturan hukum tentang tindak pidana Pelangsiran BBM Bersubsidi dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila pelangsir BBM bersubsidi dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang didapat adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum tentang tindak Pidana Pelangsiran BBM Bersubsidi yang sebagaimana sudah di atur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, serta kekurangan dari aturan tersebut untuk memberantas tindak Pidana Pelangsiran BBM bersubsidi ini dan melihat bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku pelangsir BBM Bersubsidi ini serta kendala-kendala yang di alami untuk memberantas tindak pidana pelangsiran BBM Bersubsidi ini. In this era, oil and gas is a strategic natural resource not renewable controlled by the state, and is a vital commodity that controls the lives of many people. Considering that oil and gas has an important role in the national economy so that its management must be able to maximally provide prosperity and welfare of the people. However, people in the community instead use this fuel subsidy to get personal benefits by crossing this subsidized fuel and then reselling it for profit. This research was conducted to find out about How to Set the law on the crime of Subsidized Fuel Distribution and How criminal liability if subsidized fuel saddles are categorized as perpetrators of criminal acts. The methods used in this study are normative. The data sources obtained are primary data and secondary data. The results of this study discussed the legal arrangements on the criminality of subsidized fuel distribution as stipulated in Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, as well as the shortcomings of the rule to eradicate the crime of subsidized fuel slimming and see how criminal liability for the perpetrators of subsidized fuel saddles and the constraints that are experienced to eradicate the crime of subsidized fuel implementation.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pelangsir, BBM Bersubsidi. Driver Subsidized Fuel.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: M. Febriansyah
Date Deposited: 25 Jun 2021 02:48
Last Modified: 25 Jun 2021 02:48
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3690

Actions (login required)

View Item View Item