Implementasi Yuridis Tentang Tanggung jawab Pidana Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Pencurian Di Kota Banjarbaru.

Anwari, Ikhsan (2020) Implementasi Yuridis Tentang Tanggung jawab Pidana Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Pencurian Di Kota Banjarbaru. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Judul Artikel.pdf

Download (251kB)

Abstract

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karnanya Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka pertanggung jawaban pidana anak mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Banjarbaru? Dan 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Banjarbaru? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan studi perpustakaan. Kesimpulan yang Pertama yaitu Penegakan hukum di indonesia sendiri masih banyak yang harus di perbaiki, baik dari segi Undang-undangnya maupun penegak hukum nya dan masyarakat. Tidak akan berjalan dengan baik suatu produk Undang-undang jika dari penegak hukumnya masih tidak efektif dalam pelaksanaannya dilapangan, karena penegak hukum adalah penentu ideal tidaknya suatu penegakan hukum oleh karenanya penegak hukum harus mengetahui ataupun menguasai Undang-undang yang menjadi bidangnya, seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak No 11 Stahun 2012 dan Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang penulis angkat. Yaitu mengenai implementasi yuridis tentang tanggung jawab pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di kota banjarbaru. Masih kurang efektifnya dalam penegakan hukumnya di lapangan sehingga masih ada pelanggaraan hukum oleh penegak hukum seperti polisi, karena tidak semuanya penegak hukum mengetahui atau menguasai Undang-undang terkhusus Undang-undang Sistem peradilan pidana anak. Kesimpulan Kedua yaitu Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberi jalan dari sisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 Bab II khususnya telah mengatur secara khusus mengenai upaya diversi ini. Based on the problems against children in conflict with the law, the Government has enacted Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Therefore, if a child makes mistakes and acts of crime, then the criminal responsibility for children refers to Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Juvenile justice aims to provide the best for children, without sacrificing the interests of society and upholding justice. The problems in this research are: 1. How is the application of the law against the child perpetrators of the crime of theft in the city of Banjarbaru? And 2. What are the forms of legal protection for children who are criminal offenders in the city of Banjarbaru? This study uses an empirical juridical approach. Data collection procedures used were interviews and library studies. The first conclusion is that law enforcement in Indonesia itself still has a lot to improve, both in terms of the law and law enforcement and society. A law product will not run well if the law enforcer is still ineffective in its implementation in the field, because law enforcers are the ideal determinants of law enforcement, therefore law enforcers must know or master the laws that are in their field, such as laws. Child Criminal Justice System No. 11 of 2012 and Child Protection Law No. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 which the author adopted. Namely regarding the juridical implementation of criminal responsibility against children of perpetrators of criminal acts of theft in the city of Banjarbaru. The law enforcement is still ineffective in the field so that there are still law enforcers such as the police, because not all law enforcers know or control the law, especially the law on the juvenile criminal justice system The second conclusion is that diversion efforts in the juvenile justice process in Indonesia are expected to be able to provide a way from the side of the Juvenile Justice System Law No. 11/2012 Chapter II in particular has specifically regulated this diversion effort.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Implementasi Yuridis, Pidana Anak, Pencurian Juridical Implementation, Child Crime, Theft
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ikhsan Anwari
Date Deposited: 11 Dec 2020 03:16
Last Modified: 11 Dec 2020 03:16
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3706

Actions (login required)

View Item View Item