STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Saenegara, Rieco Prima (2020) STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANJARBARU SELATAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
CamScanner 13-06-2023 12.56.pdf

Download (212kB)
[img] Text
RIECO PRIMA SAENEGARA_removed.pdf

Download (311kB)
[img] Text
CamScanner 13-06-2023 12.57.pdf

Download (208kB)

Abstract

Bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung khususnya bangunan rumah tinggal, ruko dan lain sebagainya yang luas bangunannya kurang lebih 50 meterakan suatu izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai wujud dari kepastian hukum bagi pemilik dan bangunan yang membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi bangunan gedung. Bagi warga masyarakat kecamatan Banjarbaru Selatan IMB akan diterbitkan oleh Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan apabila luas bangunannya kurang lebih 50 meter serta telah memenuhi persyaratan administrasinya dan persyaratan teknis. Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan penerbitan IMB dan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan berhak untuk menolak penerbitan IMB sampai persaratan lengkap dan dapat diterima. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB di kecamatan Banjarbaru Selatan, dan bagaimana pelaksanaan penegak hukum oleh pemerintah daerah kecamatan Banjarbaru Selatan bagi bangunan yang tidak memiliki IMB. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kuantatif. Populasi penelitian adalah rekapitulasi jumlah IMB dikecamatan Banjarbaru Selatan mulai tahun 2019 sampai dengan januari 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan seleksi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode yuridis kualitatif secara deskiptifDari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran penegak hukum yang dilakukan pemerintah daerah untuk kawasan kecamatan Banjarbaru Selatan yakni Dinas kecamatan Banjarbaru Selatan dan Satpol PP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terbilang masih belum efektif karena belum ada penindakan tegas dari penegak hukum terkait pemilik bangunan tidak memiliki IMB. Salah satu faktor yang menjadi kurang maksimalnya kinerja penegak hukum adalah kurangnya kerja sama yang baik dalam menjalankan peraturan perundang-undangan baik dari Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan Maupun Satpol PP kota Banjarbaru. Owners or users of buildings, especially residential buildings, shop house, and so forth with a building area of approximately 50 meters will be a building permitas a form of legal certainty for owners and buildings constructing new buildings, change ,expand, reduce buildings.For residents of the Banjarbaru Selatan sub-district, the IMB will be issued by the South Banjarbaru District Service if the building area is approximately 50 meters and has met the administrative requirements and technical requirements. Every person or entity that applies for the issuance of IMB and does not meet the administrative requirements Dinas Kecamatan Banjarbaru Selatan berhak untuk menolak penerbitan IMB sampai persaratan lengkap dan dapat diterima.This research is focused on two problem formulations, namely how the legal responsibility for building owners who do not have a IMB in South Banjarbaru sub-district, and how law enforcement is implemented by the local government of South Banjarbaru sub-district for buildings that do not have a IMB.This research is an empirical research, which is quantitative in nature. The study population was a recapitulation of the number of IMB in South Banjarbaru sub-district from 2019 to January 2020. The sampling technique used was purposive sampling. Data collection techniques used interview and documentation techniques, which were then processed using editing, classification and data selection techniques. The data obtained in this study were analyzed using qualitative juridical descriptive methods. From this study, it was found that the role of law enforcement that was carried out by the local government for the South Banjarbaru sub-district, namely the South Banjabaru sub-district and the Banjarbaru municipal Satpol PP in implementing statutory regulations was still ineffective because there had been no firm action from law enforcers regarding building owners not. has an IMB. One of the factors that has reduced the performance of law enforcers is the lack of good cooperation in carrying out the laws and regulations both from the Banjarbaru Selatan Subdistrict Office and the Banjarbaru Municipal Satpol PP.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: perizinan, izin mendirikan bangunan(IMB), sanksi
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Rieco Prima Saenegara
Date Deposited: 13 Jun 2023 04:58
Last Modified: 13 Jun 2023 04:58
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3929

Actions (login required)

View Item View Item