ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN GURU HONORER BERDASARKAN SK BUPATI BANJAR NOMOR 188.45/617/KUM/2017 DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Kasogi, Try (2020) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN GURU HONORER BERDASARKAN SK BUPATI BANJAR NOMOR 188.45/617/KUM/2017 DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
jurnal Try Kasogi revisi 1.pdf

Download (94kB)

Abstract

Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang artinya bahwa peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor yang utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan outsourcing pegawai, yakni dengan mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) di samping mengangkat Guru Tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan guru honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta akibat hukum terhadap pengangkatan guru honorer melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/617/KUM/2017 berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2013 Nomor 814.1/ 169/ SJ merupakan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu social dan ilmu alam, dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Peneliti juga melakukan studi dokumen dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literature, undang-undang, peraturan daerah serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa kedudukan guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasca diangkatnya seluruh guru honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 menjadi CPNS dan pemerintah daerah tidak ada jaminan guru honorer yang diangkat setelah tahun 2005.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Guru Honorer, Pemerintah Daerah, Sistem Hukum Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Try Kasogi Kasogi
Date Deposited: 19 Apr 2021 01:10
Last Modified: 19 Apr 2021 01:10
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3974

Actions (login required)

View Item View Item