PERALIHAN STATUS TANAH MILIK INSTANSI PEMERINTAH MENJADI HAK MILIK PERSEORANGAN

Akbar, Ikhlasul (2021) PERALIHAN STATUS TANAH MILIK INSTANSI PEMERINTAH MENJADI HAK MILIK PERSEORANGAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
IKHLASUL AKBAR ARTIKEL-dikonversi.pdf

Download (151kB)

Abstract

Pengalihan Hak Pakai Menjadi Hak Milik tidak dapat dipungkiri karna pada saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pakai atas tanah dan berkeinginan mengubah hunian yang ditempatinya dari yang berstatus hak pakai menjadi hak milik. Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria yang menyebut bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, bagaimana pengaturan hukum tentang peralihan tanah milik instansi pemerintah menjadi hak milik perseorangan, dan bagaimana proses peralihan tanah milik instansi pemerintah menjadi hak milik perseorangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif ini akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peralihan tanah milik Instansi Pemerintah menjadi Hak Milik termuat dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli. Transfer of Property Rights to Property is undeniable because at this time many Indonesian citizens have the right to use the land and wish to change the residence that it occupies from a status of property to a property. As referred to by Article 20 paragraph (1) of the Agrarian Principal Law that "Property rights are hereditary, strongest and mostfull rights that people can have on land given the provisions in Article 6 of the Agrarian Fundamental Law which states that all rights to land have social functions".. The research focused on two formulations of the issue, namely how the legal arrangements on the transfer of land owned by government agencies into individual property, and how the process of transitioning land owned by government agencies into individual property. This study uses a type of normative research. This type of normative research will delve deeply into the principles of law, legislation, jurisprudence, and legal expert opinion and look at the law comprehensively. From this research obtained the result that the transfer of land owned by Government Agencies into Property Rights is included in Article 7 of Presidential Regulation No. 11 of 2008 which states that the Transfer of State House Rights is the sale of a group III State House that stands alone and/or in the form of Units of Flats along with or not with their land to residents by means of rent purchase.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Peralihan Status Tanah Milik Instansi Pemerintah, Hak Milik Transfer of Land Status Owned by Government Agencies, Property Rights
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ikhlasul Akbar
Date Deposited: 09 Jun 2021 03:58
Last Modified: 09 Jun 2021 03:58
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/4359

Actions (login required)

View Item View Item