Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online

Junaedi, Deden Deni (2021) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ILMIAH-1.pdf

Download (243kB)

Abstract

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang cybercrime yaitu tindak pidana prostitusi online. Dalam beberapa ketentuan peraturan hukum di indonesia hanya melarang mereka yang membantu menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya di tujukan untuk germo, mucikari, para calo dan pelacur, sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan peraturan terhadap pengguna jasa prostitusi online dan sanski hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online penelitian yang di lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, bahan hukum yang digunakan adalah bahn hukum primer, dan sekunder,. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah study kepustakaan. Hasil penelitian di ketahui bahwa aturan hukum di indoensia terhadap pengguna jasa prostitusi online belum efektif dalam menjerat dan menanggulangi dalam prostitusi online karena sama sekali tidak mengatur pengguna jasa dalam tindak prostitusi online. berdasarkan ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online. Cybercrime is a form or dimension of crime today which is one of the dark sides of technological progress. One form of crime in the field of cybercrime is online prostitution. In several provisions of legal regulations in Indonesia only prohibit those who help provide sex services illegally, meaning that the prohibition is only aimed at pimps, pimps, brokers and prostitutes, while users of commercial sex services themselves have absolutely no articles regulating it. The purpose of this study is to determine the regulatory provisions for online prostitution service users and legal penalties for online prostitution service users. The research conducted in this thesis is Normative legal research. In this study, a statutory approach and a comparative approach were used. The legal materials used were primary,and secondary law. Furthermore, the technique of collecting legal materials in this study is literature study. The results of the study show that the rule of law in Indonesia against users of online prostitution services has not been effective in ensnaring and overcoming online prostitution because it does not regulate service users in online prostitution. based on the provisions of concerning Information and Electronic Transactions and Law concerning Pornography, it does not specifically mention provisions regarding online prostitution service users, so that these two laws cannot ensnare service users in the practice of online prostitution.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: prostitusi Online Online prostitution
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Deden Deni Junaedi
Date Deposited: 10 Mar 2021 03:37
Last Modified: 10 Mar 2021 03:37
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/4393

Actions (login required)

View Item View Item