Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP Tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan Secara Terang-Terangan Terkait Kebijakan Hukum Kesehatan

KRISNAWATI, HELENA (2021) Analisis Yuridis Pasal 534 KUHP Tentang Pidana Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan Secara Terang-Terangan Terkait Kebijakan Hukum Kesehatan. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL HELENA (2).pdf

Download (271kB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk mengembangkan upaya-upaya pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas penduduk. Peran serta para sumber informasi penggunaan kontrasepsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tertama untuk menepis adanya informasi-informasi yang jarang benar (rumor) tentang kontrasepsi. Secara personal, terlihat bagaimana keinginan seseorang dalam menggunakan kontrasepsi. Hal ini terutama mengenai keadaan ekonomi dari pengguna kontrasepsi. Dengan adanya biaya yang dikenakan untuk seiap jenis kontrasepsi maka, masyarakat merasa terbebani. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana makna pasal 534 KUHP, bagaimana kedudukan pasal 534 KUHP dalam kebijakan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptial dan pedekatan kasus. Sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian studi pustaka. Pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan metode induktif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama dalam Hukum Pidana yang berlaku, perbuatan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang dibenarkan adalah untuk tujuan pendidikan seks dan pelayanan keluarga berencana sepanjang tindakkan tersebut dilakukan oleh tenaga professional yang berwenang. Sehigga dalam melakukan wewenangnya. Kedua Kedudukan Pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk hukum paling tinggi statusnya dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. The increasing population growth in Indonesia has prompted the government to develop birth control measures, reduce mortality and increase the quality of the population. The participation of information sources on contraceptive use is very much needed by the community, especially to ward off any information that is rarely true (rumors) about contraception. Personally, it can be seen how someone wants to use contraception. This is mainly about the economic situation of contraceptive users. With the fees charged for each type of contraception, people feel burdened. This research is focused on two problem formulations, namely what is the meaning of article 534 KUHP, how is article 534 KUHP position in health law policy. This research is a normative research. Legislative research approach, conceptual approach and case approach. Data sources for primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques use literature study research. Processing and analysis of legal materials using the inductive method. From this research, the results show that first, in the applicable Criminal Law, the justified act of displaying contraceptives is for the purpose of sex education and family planning services as long as the act is carried out by an authorized professional. Sehigga in exercising its authority. Second Position Article 534 of the Criminal Code as one of the legal forms has the highest status under the 1945 Constitution. Meanwhile, health law is all legal provisions that are directly related to health care or service and its application.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pendidikan Seks, Hukum Kesehatan, Kontrasepsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Helena Krisnawati
Date Deposited: 24 Mar 2021 03:00
Last Modified: 24 Mar 2021 03:00
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/4496

Actions (login required)

View Item View Item