Etika Pelaku Usaha Periklanan dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Ethics of Advertising Business Actors in the Sharia Economic Law Perspective and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection)

Isnani, Isnani (2021) Etika Pelaku Usaha Periklanan dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Ethics of Advertising Business Actors in the Sharia Economic Law Perspective and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection). Diploma thesis, Universitas Islam kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL ISNAINI REVISI.pdf

Download (611kB)

Abstract

Perkembangan teknologi dengan berbagai ragamnya bisa mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat kebutuhan hidup manusia salah satunya praktek periklanan yang tidak sesuai dengan norma etika iklan oleh pelaku usaha terutama dalam bisnis Islam. Permasalahan yang terjadi adalah terkadang banyaknya iklan yang menipu dan merugikan konsumen karena mereka tertarik membeli padahal terkadang tidak sesuai dengan spesifikasikasi dari barang yang diiklankan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Etika Pelaku Usaha Periklanan dalam Presfektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Udangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan dengan metode Penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Teknik Analisa data menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian bahwa Etika periklanan melalui media massa yang dilakukan selama ini masih kurang mencerminkan nilai kejujuran dan sering menjatuhkan lawan bisnis sehingga menjadi bangkrut. Para pelaku usaha yang yang mengiklankan produknya banyak yang kurang memperhatikan etika dalam berbisnis terutama dalam memahami cara mengiklankan produk tersebut agar tidak menjatuhkan produk dari perusahaan lainnya. Tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan di Media Massa yang menipu tidak diperbolehkan. Adanya sanksi dalam hukum Islam adalah sanksi ta'zir yang ditentukan oleh ulil amri. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dalam hal ini UUPK, sama-sama tidak membenarkan adanya iklan yang mengelabuhi calon konsumennya. Lebih lanjut dalam masalah periklanan telah disebutkan dalam UUPK pasal 17. The development of technology with a variety of varieties can bring positive values that further facilitate and accelerate the needs of human life, one of which is the practice of advertising that is not in accordance with the ethical norms of advertising by businesses, especially in Islamic business. The problem that occurs is that sometimes many advertisements are deceptive and detrimental to consumers because they are interested in buying even though sometimes it is not in accordance with the specifications of the advertised item. The purpose of this study was to determine the Ethics of Advertising Business Actors in the Sharia Economic Law Perspective and Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. This research method uses a normative approach with descriptive research methods. Sources of data in this study consisted of two kinds, namely primary data and secondary data. Data collection techniques are library studies. Data analysis techniques using qualitative analysis using deductive methods. Deductive way of thinking that is by starting from the general nature of the data drawn conclusions that are specific that are associated with applicable legal norms. The results of the study that advertising ethics through the mass media carried out so far still does not reflect the value of honesty and often bring down business opponents to become bankrupt. Many business actors who advertise their products pay less attention to ethics in business, especially in understanding how to advertise the product so as not to drop products from other companies. Reviews of Islamic law and consumer protection laws against misleading advertisements in Mass Media that are deceptive are not allowed. The existence of sanctions in Islamic law is ta'zir sanctions determined by ulil amri. Both in Islamic law and positive law, in this case the UUPK, both do not justify the existence of advertisements that fool potential customers. Furthermore, the issue of advertising has been mentioned in UUPK article 17.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Etika Pelaku Usaha, Periklanan, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Business Ethics, Advertising, Sharia Economic Law, Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Isnani
Date Deposited: 05 Apr 2021 01:41
Last Modified: 05 Apr 2021 01:41
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/4691

Actions (login required)

View Item View Item