ANALISA YURIDIS ATAS PASAL 18 UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Darmayanti, Darmayanti (2021) ANALISA YURIDIS ATAS PASAL 18 UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL DARMAYANTI.docx

Download (50kB)

Abstract

Tanah adalah dapat menjadi jaminan penyaluran kredit di bank dan menjadi yang paling diminati oleh bank karena memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan. Hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya di sebut hak tanggungan , adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Berakhirnya masa berlaku Hak Atas tanah tersebut maka tanah tersebut akan kembali lagi kepada baik itu pemiliknya atau kembali pada Negara. Dalam kondisi seperti itu maka krediturlah yang akan dirugikan karena jika hak atas tanah tersebut hapus maka hapus jualah hak tanggungannya. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan terhadap kreditur apabila hak atas tanah yang dijaminkan hak tanggungan masa berlakunya habis, bagaimana upaya hukum bank selaku kreditur dalam menghadapi habisanya masa berlaku sertifikat hak atas tanah yang di jaminkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarisifikasi dan intepretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif. Dari penelitian ini diperoleh Kelalaian bank selaku kreditur dalam hal habisnya Hak Atas Tanah yang menyebabkan berakhirnya utang debitur, namun tetaplah kreditur perlu dilindungi mengingat masih ada utang yang harus dibayar oleh debitur. Apalagi piutang yang diberikan oleh bank selaku kreditur kepada debitur adalah merupakan modal yang didapat bank dari simpanan nasabah penyimpan. Upaya yang dapat dilakukan pihak bank dalam melakukan perpanjangan hak atas tanaha yang masih menjadi jaminana kredit adalah dengan melakukan perikatan kuasa pembebanan hak tanggungan karena hak atas tanah yang menjadi jaminan masih dalam proses perpanjangan. Setelah selesai perpanjangan maka akan di lakukan pemasangan hak tanggungan kembali oleh kreditur didasari oleh SKMHT. Land is a guarantee for lending in banks and is the most desirable for banks because it has a profitable economic value. Security rights over land and objects related to land, hereinafter referred to as security rights, are security rights imposed on land rights as referred to in Law Number 5 of 1960. The expiration of the validity period of the Land Rights, the land is will return to either the owner or return to the State. In such a condition, the creditor will suffer a loss because if the land title is abolished, then the mortgage rights are nullified. This research is focused on two problem formulations, namely how to protect creditors if the land rights guaranteed by the mortgage expire, how the bank's legal efforts as creditors in facing the expiration of the guaranteed land title certificate. This research is a normative research. Data collection techniques use primary legal materials and secondary legal materials, which are then processed by editing, classification and interpretation of data techniques. The data obtained in this study were analyzed by using the qualitative descriptive method inductively. From this research, it is found that the bank's negligence as a creditor in terms of the expiration of the Land Rights which causes the debtor's debt to end, however, the creditor needs to be protected considering that there is still debt that must be paid by the debtor. Moreover, the receivables provided by the bank as a creditor to the debtor are the capital that the bank gets from deposits of depositors. Efforts that can be made by the bank in extending land rights which are still a credit guarantee are by entering into a power agreement to impose mortgage rights because the land rights that become collateral are still in the process of being extended. After completion of the extension, the creditor will install the mortgage back based on the SKMHT.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Yuridis, Hak Tanggungan Atas Tanah Juridical, Land Mortgage Rights
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Darmayanti
Date Deposited: 15 Jul 2021 03:11
Last Modified: 18 Jan 2022 03:35
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/4964

Actions (login required)

View Item View Item