EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KHUSUS PASAL 28 AYAT (1) JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PASAL 45A AYAT (1) TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KOTA BANJARMASIN

HUMAIRA, FIRDA HALISA (2021) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KHUSUS PASAL 28 AYAT (1) JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PASAL 45A AYAT (1) TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KOTA BANJARMASIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL JURNAL FIRDA HALISA HUMAIRA 16.81.0196.pdf

Download (454kB)

Abstract

Dikala ini banyak warga yang mempunyai ketergantungan besar pada media sosial serta menjadikannya sumber utama data. Dengan kebebasan mengakses internet di media sosial manapun yang bisa melaksanakan promosi- promosi penjualan online juga tidak terbatas sehingga susah menganalisa toko online tersebut terpercaya ataupun tidak. Banyaknya konsumen yang tertipu tidak buatnya jera malah menggila sebab kadangkala konsumen merasa ruginya tidak seberapa hingga dari itu tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Sementara itu bila konsumen melaporkannya, minimun kita dapat meminimalisir penipu- penipu tersebut supaya tidak melebarkan aksinya lagi. Riset ini ialah riset sosiologis empiris, yang bertabiat bertabiat kualitatif. Populasi riset merupakan segala Regu Cyber Crime Polda Kalsel. Metode pengumpulan informasi memakai metode wawancara, Data- data yang diperoleh dalam riset ini dianalisis dengan tata cara deskriptif kualitatif. Dari riset ini diperoleh hasil kalau daya guna Penerapan Undang- undang No 11 tahun 2008 tentang data serta transaksi elektronik spesial pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 terhadap penanggulangan tindak pidana penipuan online lewat media sosial instagram oleh penegak hukum berjalan secara optimal serta maksimal. Dari undang- undang yang jadi payung hukumnya telah dijalankan maksimal oleh para penegak hukum, cuma saja pembuktiannya membutuhkan waktu. Bagi informasi dari regu Cyber Crime V Polda Kalsel permasalahan nya terus menjadi bertambah dari tahun ke tahun. Penegakan Hukum Pelakon penipuan online dengan Pasal 28 ayat (1) Undang- undang No 11 Tahun 2008 jo Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang data serta transaksi elektronik ialah Proses penegakan hukum bisa berjalan dengan efisien sebagimana mestinya sistem penegakan hukum beracaranya ialah merujuk kepada KUHAP. Currently, many citizens have a big dependence on social media and make it the main source of data. With the freedom to access the internet on any social media that can carry out unlimited online sales promotions, it is difficult to analyze whether the online store is trusted or not. The large number of consumers who were deceived did not deter him, but instead went crazy because sometimes consumers felt that they were not much harmed so that they did not report it to the authorities. Meanwhile, if consumers report it, at least we can minimize the scammers so they don't expand their actions anymore. This research is an empirical sociological research, which has a qualitative character. The research population comprised all of the South Kalimantan Regional Police's Cyber Crime Squad. The method of collecting information used the interview method. The data obtained in this research were analyzed by means of a qualitative descriptive. From this research, the results show that the effectiveness of the application of Law No. 11 of 2008 on data and special electronic transactions of article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 on the prevention of online fraud through the media social Instagram by law enforcers run optimally and optimally. From the law that becomes the legal umbrella that has been implemented maximally by law enforcers, it's just that it takes time to prove it. For information from the cyber crime squad V Polda South Kalimantan, the problem continues to increase from year to year. Law Enforcement Convicts of online fraud with Article 28 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning electronic data and transactions is that the law enforcement process can run efficiently as the enforcement system should. the law of proceeding is to refer to the Criminal Procedure Code.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, UU ITE, Pasal 45A ayat (1), Penipuan Online, Instagram
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Firda Halisa Humaira
Date Deposited: 28 May 2021 03:40
Last Modified: 28 May 2021 03:40
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5026

Actions (login required)

View Item View Item