PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Wildawati, Riska (2021) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel-Uniska-MAB-2020.pdf

Download (319kB)

Abstract

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan sangat penting karena produk pangan berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang mendistribusikan pangan tanpa izin edar, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi peredaran pangan tanpa izin edar. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan studi pustaka, data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yaitu melalui pengadilan umum atau melalui lembaga yang secara khusus dibentuk oleh undang-undang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha yang masing-masing terdiri dari tiga unsur. atau sebanyak lima orang, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin produksi atau izin usaha, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Pangan. Sedangkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian perselisihan antar para pihak yang dilakukan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang berkepentingan, tanpa surat kuasa atau pendamping dari masing-masing pihak. Consumer protection of food products is very important because food products are directIy reIated to human heaIth. The probIem in this study is How the responsibiIity of businesses that distribute food that does not have a circuIation permit, How the roIe of the government in reguIating and supervising the distribution of food without circuIation permits. This research incIudes normative IegaI research, research data coIIected by way of Iiterature studies, data used that is primary data, secondary data, and tertiary. SettIement of disputes through the courts (Iitigation), nameIy through the generaI judiciary or through a speciaI institution formed by Iaw, nameIy the Consumer Dispute ResoIution Agency (BPSK), whose membership from eIements of the government, consumers and businesses, each eIement amounts to three peopIe or as many as five peopIe, sanctions imposed can be in the form of administrative sanctions up to the revocation of production permits or business Iicenses, this is in accordance with the expIanation in the Food Iaw. WhiIe the settIement of disputes out of court (non Iitigation) is intended to resoIve disputes between the parties conducted peacefuIIy with deIiberations of consensus between the parties concerned, without power or assistance for each party.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: PerIindungan Konsumen, Makanan Tanpa Izin, BPOM Consumer Protection, Un permissioned Food, BPOM
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Riska Wildawati
Date Deposited: 19 May 2021 03:18
Last Modified: 19 May 2021 03:18
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5156

Actions (login required)

View Item View Item