PERLINDUGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

PURBA, ALFRICO RONALDI (2021) PERLINDUGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
REPOSTORIE RICO-dikonversi.pdf

Download (166kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya beberapa kasus kekerasan sekesual terhadap anak terutama tindak pidana pencabulan, yang dimana para pelaku sangat sadis dan keji dalam melakukan aksinya. Sehingga respon dari pemerintah juga sangat cepat dalam upaya menyelamatkan aset bangsa untuk masa dengan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Terbitnya Undang-undang tersebut penuh dengan kontroversial yang dimana bukan hanya sanksi pidana penjara dan pidana denda saja yang tercantum disana melainkan ada sanksi tambahan yaitu pidana kebiri kimia, akan tetapi hal demikian sangatlah disayan gkan karena kepentingan korban sangat sedkit sekali diakomodir hanya terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah,Pertama,Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlinduhan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak, Kedua, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: Pertama, pengaturan hukum tentang pelindungan anak bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang termuat dialam bab XII mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan, kemudian didalam KUHP terdapat di dalam Pasal287, 289, 290, 292, 294, 295, dan Pasal 296. Kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ada sebuah revormasi hukum yaitu dengan adanya penambahan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun hal demikian banyak menimbulkan pro dan kontrak terlebih lagi undang-undang tersebut condong ke arah penghukuman seberat-beratnya kepada pelaku bukan lebih kepada memikirkan upaya ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban untuk bisa hidup kembali kemasyarakat tanpa adanya rasa trauma lagi, melihat korban adalah anak-anak, jadi sudah sepantasnya dalam upaya pembeharuan hukum pidana untuk mendapatkn tujuan hukum yang berkualitas bukan hanya menghukum berat pelaku tetapi lebih kepada hak ganti kerugian kepada korban dalam upaya pemulihan keadaan kembali mentalitas anak sebagai korban kejahatan seksual. This thesis research is motivated by the rampant cases of sexual violence against children, especially the crime of sexual immorality, in which the perpetrators are very sadistic and heinous in their actions. So that the response from the government is also very fast in efforts to save the nation's assets for the future by issuing Perpu Number 1 of 2016 which has now been ratified as Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The issuance of this law is full of controversy in which not only imprisonment and fines are listed there, but there are additional sanctions, namely chemical castration, but this is very much appreciated because the interests of the victim are very little accommodated, only focused on punishing the perpetrator. crime. The purposes of writing this thesis are, first, to find out the legal arrangements regarding legal protection for victims of criminal acts of child molestation, second, to find out the criminal sanctions for perpetrators of child molestation in Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to the law. -Law No. 23 of 2002 concerning child protection. This study uses the Normative research method, normative research is research conducted by examining library materials or secondary data alone. From the results of this thesis research, it can be stated that: First, legal arrangements regarding child protection for victims of criminal acts of child molestation can be seen in Law Number 23 of 2002 which is contained in chapter XII starting from Article 77 to Article 90, then Law -Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 65 regulates the existence of children's rights to get protection, then in the Criminal Code it is contained in Articles 287, 289, 290, 292, 294, 295, and Article 296. Second, in the Law Number 17 of 2016, there is a legal reformation, namely the addition of chemical castration punishment against perpetrators of sexual crimes against children, but this has resulted in many pros and cons, moreover, the law tends to punish the perpetrators as heavy as possible, not more to think about efforts. compensation and rehabilitation for victims to be able to live again in the community without feeling traumatized again, Seeing that the victim is a child, it is appropriate in the effort to reform the criminal law to obtain a quality legal objective not only to severely punish the perpetrator but rather the right to compensate the victim in an effort to restore the mentality of children as victims of sexual crimes.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: HUKUM PIDANA, PERLINDUNGAN HUKUM, KEKERASAN SEKSUAL Criminal Law, Legal Protection, Sexual Violence.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Alfrico Ronaldi Purba
Date Deposited: 24 May 2021 04:12
Last Modified: 24 May 2021 04:12
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5301

Actions (login required)

View Item View Item