ANALISI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH YANG TERTUTUP AKSES JALAN

ADITYA, ADITYA (2021) ANALISI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH YANG TERTUTUP AKSES JALAN. Diploma thesis, Universitas Islam kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL Aditya-dikonversi.pdf

Download (156kB)

Abstract

Salah satu kewajiban pemegang Hak Milik adalah memberikan hak akses bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah miliknya. Kewajiban tersebut merupakan perwujudan dari asas fungsi sosial. Dalam kenyataan di masyarakat, seringkali timbul permasalahan hukum terkait akses bidang tanah terkurung yang berbatasan dengan tanah Hak Milik. Permasalahan hukum yang terjadi adalah pembatalan Sertifikat Hak Milik dengan dasar penerbitannya tidak memperhatikan hak akses bidang tanah terkurung dan pelanggaran terhadap hak akses bidang tanah terkurung yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengaturan hak akses bidang tanah terkurung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya terdapat dalam Pasal 13, 31 dan 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Solusi hukum yang dapat diterapkan dalam permasalahan terkait kewajiban pemegang Sertifikat Hak Milik untuk memberikan hak akses bidang tanah terkurung di Indonesia adalah dengan membuat pengaturan tersendiri yang termuat dalam Undang-Undang Hak Milik. Access rights to confined land parcels bordering their land. This obligation is a manifestation of the principle of social function. In reality in the community, legal issues often arise related to access to confined land parcels bordering freehold land. The legal problem that occurs is the cancellation of the Ownership Certificate on the basis that its issuance does not pay attention to the access rights of the confined land parcels and the violation of the access rights of the confined land parcels which are classified as illegal acts. This research is a normative legal research. Regulations for access rights to confined land parcels in statutory regulations in Indonesia are only contained in Articles 13, 31 and 50 of Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Business Use Rights, Building Use Rights and Land Use Rights. A legal solution that can be applied to problems related to the obligation of Freehold Certificate holders to grant access rights to confined land parcels in Indonesia is to make separate arrangements contained in the Property Rights Law.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Hak Milik, Hak Akses Bidang Tanah Terkurung, Kekosongan Hukum Property Rights, Access Rights to Contained Land Plots, Legal VacanciesKeywords: legal protection, consumers, buying and selling
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Aditya
Date Deposited: 11 Jun 2021 01:25
Last Modified: 11 Jun 2021 01:25
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5679

Actions (login required)

View Item View Item