STATUS HUKUM PEMEGANG SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

SAPUTRA, MUHAMMAD RIZQI (2021) STATUS HUKUM PEMEGANG SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Muhammad Rizqi Saputra-dikonversi.pdf

Download (141kB)

Abstract

Diatas tanah Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dapat berdiri rumah susun berdasarkan perjanjian bagi para pihak, hal tersebut nantinya memiliki sebab akibat yang berkemungkinan terjadi sengketa di kemudian hari apabila jangka waktu hak atas tanah diatas HPL tersebut berakhir. Banyak sekali akibat yang timbul karena jangka waktu HPL tersebut telah habis, salah satu akibat hukumnya yakni dapat terjadi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) di atas tanah HPL menjadi tidak berlaku lagi atau batal demi hukum ataupun dapat dikatakan hapus. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan metode studi bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan yakni berupa bahan data sekunder dan primer. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka diperoleh bahwa kepemilikan sarusun yang didirikan berdasarkan perjanjian bagi para pihak yang berkepentingan dan jika salah satu pihak merupakan pihak swasta maka dapat dikuasai oleh pihak swasta untuk jangka waktu paling laman 30 (tiga puluh) tahun dan sesudah jangka waktu tersebut pihak swasta wajib mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada Pemerintah dalam keadaan baik dan siap pakai.an Selain itu, perlindungan hukum bagi pemegang Ssurat hak milik sarusun hanya ada pada jangka waktu hak atas tanah bersamanya yaitu dengan melakukan perjanjangan HGB di atas tanah HPL yang harus di urus sebelum jangka waktu tersebut di atas. Perpanjangan tersebut tentunya harus lah dengan persetujuan pemegang hak pengelolaan atas tanah tersebut. On the land of the Right to Build the Right to Manage (HPL), flats can be established based on an agreement for the parties, this will have causes and consequences that may result in a dispute in the future if the period of land rights above the HPL ends. There are so many consequences that arise because the HPL period has expired, one of the legal consequences is that the Certificate of Property Rights to Flats (SHMSRS) on HPL land becomes invalid or null and void or can be said to be deleted. This research is included in normative legal research, namely by using the library material study method. The legal materials used are secondary and primary data. Based on the results of this research, it is found that the ownership of a synergy which is established based on an agreement for the parties concerned and if one of the parties is a private party it can be controlled by the private party for a period of at least 30 (thirty) years and after that period of time. The private sector is obliged to transfer ownership of the land and buildings to the Government in a good condition and ready to use. In addition, legal protection for the holder of the Sarusun's title only exists during the term of the land rights with him, namely by extending the HGB over the HPL land take care of it before the timeframe mentioned above. Of course, the extension must be with the approval of the owner of the management rights over the land.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Rumah Susun, Perlindungan Hukum Flats, Legal Protection
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Depositing User: Muhammad Rizqi Saputra
Date Deposited: 30 Jun 2021 03:24
Last Modified: 30 Jun 2021 03:24
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5751

Actions (login required)

View Item View Item