ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL TAMBANG BATUBARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012

Hermawan, Dicky (2021) ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL TAMBANG BATUBARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
artikel.pdf

Download (30kB)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian hasil tambang berupa batubara yang dicuri dengan menggunakan bungkusan karung, yang dilakukan di atas sebuah kapal tongkang sedangkan alat transfortasi yang digunakan untuk mengangkut hasil pencurian tersebut berupa sebuah perahu kelotok/sampan bermesin. Kerugian yang ditimbulkan memang tidak terlalu besar, yaitu kurang dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pencurian hasil tambang batubara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung dan bagaimana tanggung jawab pidana pelaku pencurian hasil tambang batubara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (Statute Approach). Bahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Hasil Tambang Batubara. Data data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa : Pertama, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda tidak mengatur pencurian hasil tambang batubara secara khusus akan tetapi dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Kedua, Dalam hal pertanggungjawaban pidana pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda akan tetapi jika lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatur dengan aturan pasal pencurian biasa. The Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 basically does not change the Criminal Code but only adjusts the value of money/goods that are not in accordance with current conditions, this is a breakthrough step in responding to the dynamics of the development of the law enforcement paradigm that creates fast, simple justice and low costs by prioritizing the application of restorativ justice. One of the crimes in question is the crime of theft of mining products in the form of stolen coal using sacks, which is carried out on a barge while the transportation tool used to transport the theft is in the form of a kelotok boat / motorized canoe. The losses incurred are not too big, which is less than Rp 2.500.000, (two million five hundred thousand rupiah). This research focuses on two problem formulations, namely how the legal regulation regarding the theft of coal mining products is based on the Supreme Court Regulation and how the criminal responsibility of the perpetrators of theft of coal mining products is. This research is a type of normative legal research. This research also uses the statutory approach. The legal materials used in the research were collected through a literature study of various library materials related to the Crime of Theft of Coal Mining Products. The data obtained in this study were analyzed by inductive qualitative descriptive method. From this study, the results obtained that: First, Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and Amount of Fines does not regulate the theft of coal mining products specifically, but from the Supreme Court Regulation it can be concluded that the theft of coal mining products with losses below The Rp 2,500,000, (two million five hundred thousand rupiah) does not need to be detained and the case will be carried out by a quick examination with the application of Restorative Justice. Second, in the case of criminal liability for the theft of coal mining products with losses below Rp 2,500,000, (two million five hundred thousand rupiah) there is no need for detention and the case is carried out by a quick examination with the application of Restorative Justice in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation. No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines, but if it is more than Rp 2,500,000, (two million five hundred thousand rupiah) it is regulated by the rules of the ordinary theft article.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pencurian, Tindak Pidana, Batubara, Restorative Justice Theft, Crime, Coal, Restorative Justice
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dicky Hermawan
Date Deposited: 30 Jun 2021 03:20
Last Modified: 30 Jun 2021 03:20
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5873

Actions (login required)

View Item View Item